DAELPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan melanjutkan peningkatan hunian layak salah satunya dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pada Tahun 2022 program tersebut telah melaksanakan sebanyak 2118 unit rumah di Provinsi Maluku yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan terbagi dalam program reguler 50 unit dengan progres fisik 95,56 %, dan program National Affordable Housing Program (NAHP) 2068 unit dengan progres fisik 85,48%.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku I Wayan Suardana mengatakan, program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni. Dengan dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.
“BSPS ini merupakan bentuk komitmen Direktorat Jenderal Perumahan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan dukungan terhadap Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem serta untuk penanganan stunting,” kata I Wayan Suardana saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12/2022).
Pada tahun 2022, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku melalui Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku telah menyalurkan BSPS pada 2.118 penerima bantuan yang terdiri dari 50 penerima BSPS reguler (aspirasi) menggunakan APBN sebesar Rp1 Miliar dan 2.068 penerima BSPS PKE dengan sumber pendanaan Loan yang selanjutnya disebut National Housing Affordable Program (NAHP) sebesar Rp41,3 Miliar.
Penyaluran BSPS di Provinsi Maluku tersebar pada 10 kabupaten/kota, diantaranya; Kabupaten Buru 175 unit, Kabupaten Saram Bagian Barat 549 unit, Kota Ambon 50 unit, dan Kabupaten Maluku Tengah 287 unit.
Selanjutnya Kabupaten Seram Bagian Timur 171 unit, Kabupaten Maluku Bagian Barat Daya 139 unit, Kabupaten Kepulauan Tanibar 123 unit, Kabupaten Maluku Tenggara 245 unit, Kota Tual 153 unit, serta Kabupaten Kepulauan Aru 226 unit.
Setiap rumah yang memperoleh bantuan program BSPS di Provinsi Maluku mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp20 juta/unit, yang terdiri dari 17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah pekerja agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian yang dimiliki.
I Wayan Suardana menambahkan bahwa pada Tahun 2023 program BSPS di Provinsi Maluku akan ditambah sebanyak 55 unit dengan anggaran sebesar Rp1,2 miliar.
Anggota Komisi V DPR RI Sadewo mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian PUPR melalui BP2P Maluku melalui program BSPS, “melalui program BSPS inilah secara tidak langsung dapat meminimalisir kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Sadewo menambahkan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga memiliki program terintegrasi dengan Ditjen Cipta Karya yang bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem, yaitu Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), “saya menyarankan harus lebih banyak menyentuh seperti di Provinsi Maluku ini, bukan di Pulau Jawa saja,” tandasnya.
Hadir pada kesempatan tersebut Direktur Bina Teknik Ditjen Sumber Daya Air Muhammad Rizal, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Marva Rania Ibnu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Bambang Widyarta, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Reza Rizka Pratama. (*)
