DAELPOS.com – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan (rapim) tentang pengembangan tanggul dalam program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (3/1). Rapim digelar untuk penajaman konsep pembangunan tanggul yang akan bersinergi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat untuk menjamin Kota Jakarta aman dari banjir rob.
“Kami tadi membahas NCICD, yang di dalamnya ada tanggul pantai dan tanggul laut atau istilahnya giant sea wall. Tanggul pantai ada yang menjadi kewajiban pemda dan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Pj Gubernur Heru.
Khusus untuk pembangunan tanggul laut atau giant sea wall, Pj Gubernur Heru menerangkan, akan berkaitan dengan konsep tata ruang kota provinsi di luar DKI Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Rencananya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta akan bertemu dengan Bappenas untuk membahas konsep pembangunan tanggul laut beserta dengan penataan ruangnya.
“Nanti sesuai dengan arahan Bappenas, besok Kepala Bappeda akan ke sana. Membahas, tanggul lautnya bagaimana konsepnya, mengenai nanti dibangun tanggul itu, tata ruangnya bagaimana. Itu saya serahkan kepada pemerintah pusat,” ujar Pj Gubernur Heru.
Sedangkan untuk pembangunan tanggul pantai, Pj Gubernur Heru mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena saat melakukan pembangunan tanggul pantai, ada lahan timbul milik Pemprov DKI Jakarta yang harus segera disertifikatkan. Pemprov DKI juga kemungkinan akan bersinergi dengan PT Pelindo untuk membangun sarana bagi masyarakat di lahan timbul tersebut, di antaranya taman dan lapangan basket.
“Tadi kita bahas penajaman bagaimana kalau tanggul itu sudah selesai lahannya harus kita amankan. Target pengerjaan tanggul pantai itu sampai 2025, dilakukan mulai dari tahun kemarin,” terang Pj Gubernur Heru.
Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru menjelaskan rencana pembangunan tanggul laut atau giant sea wall dalam perjalanan sejarahnya mengalami perubahan dari tahun 2007, 2011 hingga 2020. Sejak tahun 2020, dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut tersebut.
“Konsepnya seperti apa, sekali lagi kita serahkan kepada Bappenas supaya bisa sinergi. Terkait pembiayaannya juga akan dibahas. Kalau konsep perencanaannya harus segera. Habis ini ke Bappenas, langsung FGD (Focus Group Discussion), diskusi dengan para kementerian terkait, ada Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup. Target konsep, mungkin dua hingga tiga bulan konsep ini selesai,” jelas Pj Gubernur Heru.
Menurut Pj Gubernur Heru, pembangunan tanggul NCICD, baik tanggul pantai maupun tanggul laut harus segera diselesaikan untuk menjamin keamanan Kota Jakarta dari ancaman banjir rob. “Ini mau Jakarta aman atau tidak. Kalau mau aman Jakarta sampai seterusnya, kita harus bangun tanggul laut atau giant sea wall dan tanggul pantai,” tegas Pj Gubernur Heru.
Pemprov DKI terus menggenjot pembangunan tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Stage A di kawasan pesisir utara Jakarta. Tanggul pantai merupakan solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta yang disebabkan oleh air laut pasang atau banjir rob.
Tanggul pengaman pantai rencana akan dibangun sepanjang 46,212 km. Dari jumlah tersebut yang sudah dibangun sepanjang 12,664 km dan yang belum dibangun sepanjang 33,548 km. Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 11,080 km akan menjadi tugas Kementerian PUPR dan sepanjang 22,468 km menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.
Wilayah yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR adalah Pantai Kamal-Dadap, Cengkareng Drain, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru. Sementara lokasi pembangunan yang dilakukan Pemprov adalah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong. Untuk Sunda Kelapa rencana dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
