Mendagri: Belajar Dinamika Pemerintahan Bisa Dilakukan di Laboratorium Pemerintahan Daerah

Sunday, 12 March 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, generasi muda bisa belajar tentang dinamika dan sistem pemerintahan melalui Laboratorium Pemerintahan Daerah. Hal itu disampaikannya pada acara Peresmian Laboratorium Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Jumat (10/3/2023).

“Saya melihat ini adalah model yang bagus, good start, membuat Laboratorium Pemerintahan Daerah dengan tujuan memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita agar mereka memahami sistem pemerintahan dengan segala macam dinamika dan hutan belantaranya,” katanya di Aula Garuda Kantor Pelayanan Terpadu Provinsi Kalbar.

Mendagri menjelaskan, generasi muda bisa belajar dari negara-negara lain tentang berbagai macam sistem pemerintahan yang ada di dunia. Seperti sistem otokrasi yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang pemimpin tunggal yang berkuasa penuh. Hal ini seperti terjadi di Arab Saudi dan Brunei Darussalam, rakyat harus tunduk pada raja (king) atau sultan.

Sistem pemerintahan berikutnya yang disebut oleh Mendagri adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok golongan elite atau oligarki. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Vietnam dan Myanmar yang kekuasaannya dipegang oleh golongan masyarakat tertentu. Sistem ini menempatkan keloyalan pada golongan elite lebih diutamakan daripada keloyalan terhadap rakyat.

“Junta militer di Myanmar itu adalah oligarki, siapa yang loyal kepada kelompok elite itu dia akan survive, loyalitas kepada rakyat nomor sekian,” ujarnya.

Sementara, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem demokrasi. ‘Demos’ berarti rakyat dan ‘kratos’ berarti kekuasaan, artinya pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik, meski demokrasi masih dibedakan menjadi beberapa macam. Ada negara dengan sistem demokrasi terbatas (limited democracy), demokrasi belum sempurna (fault democracy), dan demokrasi penuh (full/open democracy).

See also  Kilang Pertamina Unit Balikpapan Gelar Khitanan Massal, 103 Anak Balikpapan Ikut Serta

“Kita dianggap fault democracy, tapi mengarah kepada open democracy. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena pada saat Perang Dingin terjadi di politik internasional terjadi namanya balance of power, ada keseimbangan,” ungkapnya.

Berita Terkait

Menaker Desak Perbaikan K3 PT ASL Tuntas Mei 2026
Wakil Menteri PANRB Tinjau Pemulihan Pelayanan Publik di Sumatra Utara
Mendes Yandri dan World Bank Matangkan Pengelolaan Dukungan Program untuk Desa-desa Indonesia
Silaturahmi ke Ponpes Ustaz Adi Hidayat, AHY dan Iftitah Bahas Penguatan SDM Unggul
Prabowo–Trump Teken Perjanjian Dagang Bersejarah di Washington
Hutama Karya Tuntaskan Masjid Negara IKN 100%, Tarawih Perdana Ramadan 2026
Respons Cepat Kementerian PU, Jembatan Armco Gampong Salah Sirong Segera Dibangun
Mudik Gratis BUMN 2026 Dibuka, Jasa Raharja Sediakan 23.500 Kuota

Berita Terkait

Tuesday, 24 February 2026 - 20:05 WIB

Menaker Desak Perbaikan K3 PT ASL Tuntas Mei 2026

Tuesday, 24 February 2026 - 12:40 WIB

Wakil Menteri PANRB Tinjau Pemulihan Pelayanan Publik di Sumatra Utara

Monday, 23 February 2026 - 20:42 WIB

Mendes Yandri dan World Bank Matangkan Pengelolaan Dukungan Program untuk Desa-desa Indonesia

Sunday, 22 February 2026 - 14:11 WIB

Silaturahmi ke Ponpes Ustaz Adi Hidayat, AHY dan Iftitah Bahas Penguatan SDM Unggul

Friday, 20 February 2026 - 17:32 WIB

Prabowo–Trump Teken Perjanjian Dagang Bersejarah di Washington

Berita Terbaru

Berita Utama

Menkeu Purbaya Sambut Presiden AIIB Zou Jiayi di Jakarta

Wednesday, 25 Feb 2026 - 14:48 WIB

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Pemprov DKI Larang Izin Baru Lapangan Padel di Perumahan

Wednesday, 25 Feb 2026 - 14:06 WIB