DAELPOS.com – Komisi V DPR mengapresiasi realisasi anggaran dan capaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Apresiasi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kemendes PDTT di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
“Hingga 31 Oktober 2023, realisasi keuangan mencapai 67,17 persen dan realisasi fisik 73,61 persen,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwam Bae saat memimpin Rapat Kerja Komisi V dengan Kemendes PDTT.
Dalam kesempatan itu, DPR meminta Kemendes PDTT melalukan upaya strategis mempercepat penyerapan anggaran untuk mencapai prognosis Tahun Anggaran 2023 sesuai saran dan masukan anggota Komisi V.
“Komisi V DPR meminta Kemendes PDTT untuk meningkatkan koordinasi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2023,” lanjut Ridwam Bae.
Selanjutnya, Legislatif meminta Kemendes PDTT melakukan upaya konkret dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan pemaksimalan dana desa.
“Selain itu pengembangan desa wisata, kawasan ekonomi pedesaan menuju desa yang maju dan mandiri,” ujar Ridwan Bae.
Menanggapi hal itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan komitmennya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Komisi V DPR untuk percepatan realisasi program.
Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas masukan dan saran dari anggota Komisi V DPR yang hadir dalam rapat kerja tersebut.
“Terima kasih atas segala masukan dan mudah-mudahan ke depan, pengelolaan dana pembangunan desa menjadi lebih bagus,” kata Profesor Kehormatan Unesa ini.
Kemendes PDTT, kata Gus Halim, akan berusaha mengimplementasikan saran dan masukan dari pimpinan dan anggota Komisi V DPR.
“Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam melanjutkan perjuangan membangun Indonesia,” kata Gus Halim.
Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR yakni Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Teguh, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPSM Lutfiyah Nurlaela dan pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT.
