Majukan Potensi Wisata Daerah, BULD DPD RI Bahas Regulasi Kebijakan Pariwisata

Wednesday, 12 June 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Peduli terhadap kemajuan pariwisata daerah, Badan Usaha Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pakar kebijakan pariwisata dari Universitas Indonesia (UI) dan Direktur Eksekutif Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah(Otda) guna membahas regulasi kebijakan pariwisata daerah dan tata kelolanya yang berlangsung selama ini.

“Posisi pemerintah daerah menjadi lemah dan tidak otonom. Hal ini tercermin dari banyaknya peraturan pemerintah sebagai norma delegasi untuk mengatur lebih lanjut terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pusat, dimana daerah harus tunduk pada NSPK tersebut, “kata Wakil Ketua BULD DPD RI Eni Sumarni pada Rapat Dengar Pendapat Umum di Ruang Mataram, Gedung B, Lantai II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Senator asal Provinsi Jawa Barat ini turut menambahkan, seringkali dirinya menjumpai kebersihan fasilitas umum daerah yang kurang dijaga dengan baik serta kekhasan budaya dan latar belakang historis setiap daerah yang belum cermat dinarasikan ke dalam aset-aset wisata untuk meningkatkan potensi pariwisatanya.

“Jika demikian, apakah Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) yang sudah ada sudah cukup mampu menjadikan daerah mengelola kepariwisataannya dengan optimal?” tanya Eni.

Pakar Pariwisata UI, Poeti Nazura menyampaikan bahwa faktor Intervensi pemerintah pusat langsung ke level desa tanpa melalui pemerintah daerah mengakibatkan banyak pembangunan fisik infrastruktur pariwisata yang kurang tepat sasaran.

“Salah satunya yang terjadi di Desa Wisata Borobudur. Pembangunan penyediaan homestay dan balkondes dalam jumlah yang cukup banyak dan homogen di setiap desa, namun tidak memperhitungkan tingkat okupansi, kunjungan, serta karakteristik wisatawan di destinasi sehingga banyak homestay dan balkondes yang terbengkalai karena tidak optimal menjaring wisatawan,” sambung Poeti.

See also  Ruko di Slipi Jakbar Roboh, Ada Orang Terjebak

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pemantauan Pelaksanaan Otda, Herman Suparman mengatakan, hambatan dalam pengembangan investasi pariwisata di daerah di dominasi masalah kebijakan yang belum solid antara pusat dan daerah serta tata kelola yang meliputi tingginya pajak dan retiribusi daerah serta ketidakpastian hukum dan tata ruang.

“Ketidakpastian hukum dan tata ruang yang mana ini membuat pelaku usaha enggan menginvestasikan ke sektor pariwisata. Belum lagi masih banyak tempat wisata di daerah yang tidak memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Faktor ketidaksiapan transportasi dan infrastruktur yang belum memadai untuk menuju tempat pariwisata, seperti jalan, listrik dan air juga mempengaruhi ketertarikan investor berinvestasi dan wisatawan untuk mengunjungi tempat pariwisata tersebut,” lanjut Herman.

Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja beranggapan, pengenaan pajak dan retiribusi daerah diangka maksimal sehingga cukup menakuti investor. Dirinya juga menyayangkan peran pemerintah yang belum maksimal dalam mengatur harga transportasi wisata domestik.

“Sangat disayangkan, harga tiket pesawat ke luar negeri lebih murah daripada harga tiket pesawat ke wisata dalam negeri yang secara potensi tidak kalah bagus, di Kepulauan Riau misalnya,”tutur Haripinto *hes

Berita Terkait

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar
Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan
UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak
MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub
Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol
Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 19:06 WIB

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Thursday, 19 November 2026 - 15:44 WIB

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Tuesday, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Wednesday, 4 November 2026 - 17:15 WIB

Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan

Tuesday, 3 November 2026 - 17:22 WIB

UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak

Berita Terbaru

foto ist

Megapolitan

Daftar UMP 2027: Jakarta Termahal, Bali Catat Kenaikan Tertinggi

Saturday, 21 Nov 2026 - 19:06 WIB

Berita Utama

Jubilee Pertahankan Gelar Juara DBL Jakarta, Taklukkan Al-Maruf 65-18

Saturday, 21 Nov 2026 - 18:39 WIB