Senator Mirah Midadan Minta MenPKP RI Beri Atensi Perumahan di NTB

Tuesday, 10 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Dalam pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (MenPKP RI), Maruarar Sirait, Senator Mirah Midadan Fahmid dari Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti kebutuhan mendesak terhadap perumahan layak huni di NTB.

Senator Mirah menyampaikan data backlog perumahan nasional tahun 2023 yang masih berada di atas 12,7%, meningkat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini mencerminkan tantangan besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang didominasi oleh sektor informal.

“Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, NTB menghadapi backlog sebanyak 306.305 unit rumah. Selain itu, sekitar 549 ribu unit rumah di provinsi ini masuk dalam kategori tidak layak huni, tentu ini harus jadi atensi,” ujar Anggota Komite II tersebut.

Sementara itu, kebutuhan rumah untuk keluarga baru diproyeksikan mencapai 121 ribu unit. Senator Mirah menegaskan bahwa situasi ini menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat.

Senator Mirah juga menyoroti potensi NTB sebagai wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Letak geografis provinsi ini membuatnya berisiko tinggi terhadap gempa bumi dan bencana lain. Oleh karena itu, kebutuhan akan perumahan tangguh bencana menjadi hal yang mendesak.

“Rumah tangguh bencana harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita hanya bertindak reaktif setelah bencana terjadi. Rumah tersebut harus dirancang tidak hanya untuk ketahanan fisik, tetapi juga mendukung kebutuhan sosial dan psikologis penghuninya,” ujar Senator Mirah.

Saat ini, alokasi anggaran tanggap bencana dalam APBD kabupaten/kota dan provinsi di NTB masih minim.

“Saya meminta pemerintah pusat untuk memberikan intervensi lebih besar dalam membangun infrastruktur perumahan yang tahan bencana. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, terutama di NTB,” kata Mirah.

See also  H-3 Libur Natal 2024, Ruas Tol Regional Nusantara Catatkan Peningkatan lalin

Dalam dialog dengan MenPKP RI, Senator Mirah menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengatasi backlog dan membangun rumah tangguh bencana.

Beliau berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk mewujudkan perumahan layak huni bagi masyarakat NTB.

“NTB membutuhkan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk menjawab tantangan backlog perumahan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak. Terutama bagi pekerja sektor informal yang menjadi kelompok paling terdampak,” tambahnya.

Berita Terkait

Lebih Nyaman Dilintasi, HKA Tuntaskan Perbaikan Perkerasan Ruas Tol JORR-S
TEP ITB Alirkan Air ke Pustu dan Sekolah di Lereh, Jayapura
Kementerian PU Rampungkan Penanganan Darurat di 4 Titik Pascabanjir Semeru
Modal Limbah Ternak dan Cacing, Warga Senggi Keerom Kini Bisa Produksi Pupuk Sendiri, Dukung Swasembada Pangan Presiden
Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina
Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam
Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba
Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 14:10 WIB

TEP ITB Alirkan Air ke Pustu dan Sekolah di Lereh, Jayapura

Wednesday, 18 November 2026 - 06:54 WIB

Kementerian PU Rampungkan Penanganan Darurat di 4 Titik Pascabanjir Semeru

Tuesday, 17 November 2026 - 22:48 WIB

Modal Limbah Ternak dan Cacing, Warga Senggi Keerom Kini Bisa Produksi Pupuk Sendiri, Dukung Swasembada Pangan Presiden

Sunday, 15 November 2026 - 19:07 WIB

Puluhan Ribu Warga Jabar Gelar Long March untuk Palestina

Sunday, 15 November 2026 - 18:30 WIB

Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB