DAELPOS.com – Salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 adalah alokasi minimal 20 persen untuk ketahanan pangan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis program ketahanan pangan Polri di Cianjur, Jawa Barat pada Rabu (18/12/2024).
Menurutnya berdasarkan Permendesa sebelumnya tentang prioritas penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar maksimal 20 persen dari dana desa. Namun, kali ini akan diubah menjadi minimal 20 persen.
“Kami akan segera tandatangani Permendes pemanfaatan dana desa yang sudah kita cantumkan minimal atau sekurang-kurangnya 20 persen dari dana desa itu dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Artinya boleh lebih dari 20 persen, kurang gak boleh,” kata Mendes Yandri.
Mantan Wakil Ketua MPR ini berharap agar maksimal 20 persen tersebut ada jejaknya, maka dirinya menginginkan dana desa untuk ketahanan pangan ini bisa dikelola secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan BUMDes sebagai pengelola.
“Nanti hasilnya akan diserap sebagai bahan baku untuk makan siang bergizi dan keuntungannya juga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa,” kata Mendes Yandri.
Untuk pengawasannya, Yandri di depan para Polri dalam Rakernis berharap adanya pembinaan dan pendampingan supaya tidak ada penyalagunaan atau penyelewengan dana desa.
“Dalam rakernis ini penting bagi kami untuk memastikan bahwa pengawasan dana desa itu benar-benar kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, maka swasembada pangan akan berhasil,” katanya.






![[19.19, 14/2/2026] Andhanto Nusantara Power: Siaran Pers No.3/II/2026/PLNNP/BidCom
PLN Nusantara Power Gandeng TNI Lindungi Pemukiman Warga Melalui Normalisasi Aliran Sungai Tondano
Minahasa, 14 Februari 2026 — PT PLN Nusantara Power (PLN NP) melalui Unit Pembangkitan (UP) Minahasa bergerak cepat mengantisipasi ancaman banjir di wilayah Sulawesi Utara dengan merampungkan pengerukan sedimen di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano. Langkah nyata yang berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Januari 2026 ini bertujuan memastikan warga di sekitar bantaran sungai dapat merasa lebih aman saat menghadapi puncak musim penghujan yang diperkirakan berlangsung pada periode Mei- Juni dan November- Desember.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan, khususnya dalam aspek perlindungan ekosistem perairan dan pengurangan risiko banjir akibat sedimentasi. Pengerukan dilakukan guna menjaga kapasitas tampung dan kelancaran aliran air, terutama menghadapi peningkatan intensitas curah hujan pada musim penghujan.
Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah menyampaikan arah perusahaan dalam penerapan ESG di seluruh unit pembangkitnya.
“Bagi kami, keandalan listrik harus berjalan beriringan dengan rasa aman masyarakat. Pengerukan DAS Tondano ini bukan sekadar pemeliharaan rutin, melainkan upaya kami melindungi ruang hidup warga dari risiko luapan air. Kami ingin kehadiran PLTA memberikan manfaat yang bisa dirasakan langsung di setiap keluarga,](https://daelpos.com/wp-content/uploads/2026/02/WhatsApp-Image-2026-02-14-at-19.20.04-225x129.jpeg)

