Ketua Komite III Apresiasi Kebijakan Mendiktisaintek Tak Ada Kenaikan UKT Tahun 2025

Tuesday, 31 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Ketua Komite III DPD RI mengapresiasi langkah Mendiktisainstek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang memastikan bahwa di tahun 2025 tidak akan ada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi para mahasiswa baru. Menurut Filep, langkah tersebut adalah angin segar bagi dunia Pendidikan di Indonesia.

“Saya mengapresiasi langkah Mendiktisaintek yang memastikan tidak ada kenaikan UKT di tahun depan. Kebijakan tersebut jelas membantu Masyarakat kita dalam mengakses Pendidikan tinggi. Apalagi data Kemendagri jumlah penduduk yang mengenyam bangku kuliah hanya 6,52 persen” Kata Filep.

Filep menyebut bahwa kebijakan untuk tidak menaikkan UKT bagi mahasiswa diharapkan memberikan semangat bagi orangtua agar terus mendorong anak-anaknya melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Meskipun, problema biaya Pendidikan masih menjadi hambatan utama bagi sebagian besar Masyarakat.

“Arah Pendidikan kita diharapkan dapat diakses oleh semua kalangan. Pendidikan yang egaliter adalah harapan kita semua. Bukan Pendidikan yang diprivatisasi dan hanya bisa diakses oleh kalangan mampu saja. Ini langkah awal peningkatan kualitas manusia Indonesia yang akan berujung pada SDM yang high class,” Tutur senator Papua Barat itu.

Filep kembali menekankan bahwa membangun Negara adalah membangun kualitas manusianya. Karena itu, langkah kecil setiap kebijakan yang berpihak pada Masyarakat wajib dikawal bersama oleh semua pihak. Filep menyebut bahwa tanggung jawab negara sudah jelas diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 Ayat 1 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan.”

Perlu diketahui bahwa besaran UKT mahasiswa didasarkan pada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. UKT terendah di Perguruan Tinggi saat ini terdiri dari dua golongan, yaitu kelompok I dan kelompok II. Batas tarif UKT kelompok I adalah Rp500 ribu dan kelompok II adalah Rp1.000.000. Biaya UKT tertinggi tahun 2024 di PTN saat ini mencapai lebih dari Rp30 juta per semester. Besaran UKT mahasiswa tersebut berasal dari pengumuman di situs resmi masing-masing PTN yang didasarkan pada data kemampuan orangtua mahasiswa.

See also  Menteri Basuki Instruksikan Pemanfaatan Tanaman Vetiver di Waduk, Tanggul Sungai dan Tebing Jalan

“Jika kita merujuk pada UKT tahun 2024, masih banyak Masyarakat protes akan biaya Pendidikan yang masih sangat tinggi. Kita berharap penentuan besaran UKT dapat disikapi lebih bijak lagi, terutama bagi perguruan tinggi,” tutup Filep. (KR)

Berita Terkait

Hadiri Pengukuhan Pengurus Himpesda Daerah, Wamen Diana Dorong Peran Profesional SDA dalam Dukung Swasembada Pangan
Menteri Dody Komitmen Bangun Irigasi dan Sekolah Rakyat di Muna Barat
Senator Mirah Midadan Fahmid Tekankan Reformasi Struktural dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah Nasional
Menteri PANRB Dapat Apresiasi dari Menteri PKP atas Kepedulian terhadap Kesejahteraan Pegawai
Hadir Rakorbangpus Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU Siap Sinergikan Rencana Pembangunan Nasional
BAP DPD RI Tindaklanjuti Aduan Sengketa Lahan dan Ketenagakerjaan
Tinjau Sekolah Rakyat di Solok, Menteri Dody Permudah Akses Pendidikan Bagi Warga Miskin di Dataran Tinggi
Hadiri Orasi Ilmiah Guru Besar ITERA, Wamen Diana Soroti Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor Antisipasi Bencana Gempa

Berita Terkait

Tuesday, 6 May 2025 - 18:20 WIB

Menteri Dody Komitmen Bangun Irigasi dan Sekolah Rakyat di Muna Barat

Tuesday, 6 May 2025 - 09:14 WIB

Senator Mirah Midadan Fahmid Tekankan Reformasi Struktural dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah Nasional

Tuesday, 6 May 2025 - 08:55 WIB

Menteri PANRB Dapat Apresiasi dari Menteri PKP atas Kepedulian terhadap Kesejahteraan Pegawai

Monday, 5 May 2025 - 19:10 WIB

Hadir Rakorbangpus Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU Siap Sinergikan Rencana Pembangunan Nasional

Monday, 5 May 2025 - 18:52 WIB

BAP DPD RI Tindaklanjuti Aduan Sengketa Lahan dan Ketenagakerjaan

Berita Terbaru