Legislator Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI

Thursday, 9 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini / foto ist

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini / foto ist

DAELPOS.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI. Hal itu disampaikannya setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.

Ia menegaskan, pengawasan penggunaan senpi oleh aparat hukum masih sangat lemah. Upaya ini, ucapnya, harus diperkuat meski TNI sudah memiliki standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasi standar yang jelas.

“Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” tutur Amelia  Selasa (7/1/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyebut evaluasi perlu dilakukan terkait penugasan pasukan elite sebagai ajudan para pejabat. Jika tidak diawasi secara ketat, ujarnya, dinilai memiliki risiko tinggi.

“Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, dua di antaranya prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat,” ungkap Amelia.

Di sisi lain, dirinya mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak. Baginya, ini menunjukkan komitmen institusi TNI AL terhadap penegakan hukum.

“Namun, sebagai anggota Komisi I DPR, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” tandas legislator dari Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) itu.

Lebih lanjut, Amelia mengatakan pelaku harus disanksi sebagai bentuk ketegasan TNI dalam merespons pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

“Pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi TNI,” pungkasnya.

See also  Kementerian PU Hadirkan Dashboard Pemantauan Penanganan Bencana Sumatera Secara Real Time

Berita Terkait

Awal Ramadan, THR Aparatur Negara Mengalir Rp55 Triliun
Pemprov DKI Gandeng BGN Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
Rencana Tentatif Penutupan Sementara Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung
Kementerian PU Kebut Pembangunan Permanen Sekolah Rakyat Jatim 1, Dorong Akses Pendidikan Berkualitas
Jasa Marga dan Korlantas Polri Perkuat Kesiapan Mudik Lebaran 2026
Pramono Perintahkan Percepatan Pembongkaran Tiang Monorel di Rasuna Said
Menko AHY Apresiasi Kinerja Kementrans dalam Transformasi Transmigrasi 2026
Hutama Karya Genjot Pemeliharaan Tol Pekanbaru–Dumai Jelang Lebaran

Berita Terkait

Saturday, 14 February 2026 - 09:21 WIB

Awal Ramadan, THR Aparatur Negara Mengalir Rp55 Triliun

Monday, 9 February 2026 - 17:14 WIB

Pemprov DKI Gandeng BGN Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Monday, 9 February 2026 - 07:39 WIB

Rencana Tentatif Penutupan Sementara Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung

Sunday, 8 February 2026 - 23:02 WIB

Kementerian PU Kebut Pembangunan Permanen Sekolah Rakyat Jatim 1, Dorong Akses Pendidikan Berkualitas

Sunday, 8 February 2026 - 01:10 WIB

Jasa Marga dan Korlantas Polri Perkuat Kesiapan Mudik Lebaran 2026

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Hutama Karya Dukung Bakti Sosial Sembako di Minahasa Untuk Masyarakat

Sunday, 15 Feb 2026 - 01:04 WIB