Sejumlah Alasan Pagar Laut di Tangerang Tidak Ada Hubungannya dengan Jokowi

Wednesday, 22 January 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi / foto ist

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi / foto ist

 

DAELPOS.com – Daya tarik dan popularitas Jokowi membuat nama Presiden RI ke-7 itu sering kali dikait-kaitkan dengan berbagai isu maupun peristiwa nasional.

Tak terkecuali dengan polemik pagar laut di Tangerang. Sejumlah tuduhan dialamatkan kepada Jokowi. Mulai dari tuduhan Jokowi menjual laut, tuduhan proyek pribadi Jokowi berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga tuduhan balas budi Jokowi kepada pengusaha.

Sebab, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) lahannya diterbitkan pada era pemerintahan Jokowi. Selain itu, posisinya juga berdekatan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tropical Coastland PIK 2 yang direstui oleh Jokowi.

Menanggapi hal itu, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi menilai bahwa tuduhan terhadap Jokowi sangat tidak tepat. Atas dasar sejumlah alasan, ia meyakini pagar laut di Tangerang tidak ada hubungannya dengan Jokowi.

“Pertama, pagar laut tidak hanya ditemukan di kawasan PSN Tangerang. Namun juga di daerah lain yang kawasannya tidak masuk dalam PSN seperti pagar laut di Bekasi dan Surabaya,” kata R Haidar Alwi, Rabu (22/1/2025).

Lahan pagar laut di Tangerang, pemilik SHGB dan SHM nya diduga mengarah pada Agung Sedayu Group. Sedangkan pagar laut di Bekasi pemiliknya adalah PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Agung Sedayu Group dimiliki oleh Aguan. Sementara PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dimiliki oleh Yohannes Stanley. Kedua pihak tersebut tidak saling terafiliasi.

“Kedua, yang disetujui Jokowi bukan pagar laut tapi PSN Kawasan Ekowisata Tropical Coastland,” tutur R Haidar Alwi.

Ia menjelaskan, urusan presiden adalah kebijakan. Sedangkan teknisnya diurus oleh kementerian atau lembaga. Salah satu kebijakan Jokowi selama menjadi presiden yaitu PSN.

Menurut R Haidar Alwi, jika tidak ada masalah dengan kebijakannya, namun terdapat pelanggaran atau penyimpangan dalam administrasi dan operasionalnya, maka itu tanggung jawab kementerian atau lembaga beserta jajarannya sebagai pembantu presiden maupun daerah atau swasta jika terlibat.

See also  Tinjau Banjir di Bekasi, Menteri Dody Tekankan Penanganan Terpadu Hulu–Hilir dan Sinergi Pusat–Daerah

“Ke-tiga, yang menentukan PSN adalah Kemenko Perekonomian. Presiden hanya menyetujui atau menolak,” lanjut R Haidar Alwi.

Ia mengungkap, PSN Tropical Coastland PIK 2 bukan atas inisiatif pemerintah, melainkan berdasarkan usulan atau pengajuan.

Pengaju atau pengusul diminta mempresentasikan proyek tersebut untuk di-review dan dinilai kelayakannya. Hasilnya kemudian akan menjadi bahan rapat Tim Pengarah Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum diajukan lebih lanjut kepada Presiden. Ketua KPPIP adalah Menko Perekonomian.

“Ke-empat, ada juga kemungkinan pihak swasta mengelabui pemerintah demi keuntungan pribadi atau korporasi,” imbuh R Haidar Alwi.

Pasalnya, ditemukan keterlibatan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) dalam pengukuran untuk sertifikat tanah terkait pagar laut di Tangerang. Padahal aturannya tidak boleh ada sertifikat untuk dasar laut.

“Bisa jadi KJSB bekerja sesuai dengan permintaan kliennya. SHGB atau SHM atas nama siapa dan perusahaan apa kan sudah jelas. Jadi siapa yang diuntungkan saya rasa masyarakat sudah tahu,” tuntas R Haidar Alwi.

Berita Terkait

ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai
Jalankan Arahan Presiden, Hutama Karya Dukung Kementerian PU Pulihkan Akses Terputus di Gayo Lues
SMEXPO 2026 Bagikan Tips agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran
Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam
Prabowo Dorong Kepedulian terhadap Kesehatan Mental Remaja di Manokwari
Kementerian PU Salurkan 894.450 Liter Air Bersih untuk 20.181 KK Masyarakat Terdampak Kekeringan di Babel dan Sulbar
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Jalan, Hutama Karya Lakukan Pemeliharaan di Ramp H Simpang Susun TMII Tol JORR-S

Berita Terkait

Tuesday, 17 November 2026 - 08:34 WIB

ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri

Tuesday, 17 November 2026 - 08:29 WIB

Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai

Tuesday, 17 November 2026 - 08:27 WIB

Jalankan Arahan Presiden, Hutama Karya Dukung Kementerian PU Pulihkan Akses Terputus di Gayo Lues

Monday, 16 November 2026 - 09:05 WIB

SMEXPO 2026 Bagikan Tips agar Produk UMKM Makin Dikenal dan Laris di Pasaran

Monday, 16 November 2026 - 08:59 WIB

Kementerian PU Fokus Pemulihan Kondisi Sungai dan Siapkan Tanggul Darurat Atasi Banjir di Subulussalam

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:59 WIB

Ekonomi - Bisnis

BNI-BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Dukung Penguatan Program JKN

Tuesday, 17 Nov 2026 - 16:48 WIB