Temui Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB Bahas Penguatan Pembinaan Reformasi Birokrasi Daerah

Wednesday, 12 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Selasa (11/03/25). Sejumlah rencana strategis dibahas, termasuk pembinaan kepada daerah tentang beberapa agenda transformasi.

“Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,” ungkap Rini usai pertemuan tersebut.

Kementerian PANRB dibawah kepemimpinan Rini concern terhadap keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi digital adalah sebuah keharusan.

Rini menegaskan, tantangan transformasi digital salah satunya adalah pemerataan ke daerah-daerah. Maka dari itu Kementerian PANRB perlu perkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk tugas pembinaan ke pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi di pemerintah daerah perlu diakselerasi agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat sekitar melalui kemudahan pelayanan publik. Rini menegaskan, sebagai pembina daerah, Kemendagri punya peran penting dalam membumikan reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah.

Kementerian PANRB juga mendukung transformasi birokrasi di internal Kementerian Dalam Negeri. “Termasuk penguatan organisasi di Kementerian Dalam Negeri,” tegas Rini.

Rini mengungkapkan Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi antar program. Kinerja Strategis Kementerian PANRB akan dicapai melalui fokus pada dua outcome utama yang didukung oleh program terkait dari setiap kedeputian melalui pendekatan Shared Outcome.

Dua shared outcomes tersebut yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah. Penerapan SAKP merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar-instansi selaras dengan target pembangunan nasional. Sementara Transformasi Digital Pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi.

See also  Hadapi COVID-19, KLHK Latih Kesiapsiagaan Tenaga Medis dan Tenaga Pengaman

Berita Terkait

Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba
Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung
Mendes Dedikasikan Penghargaan ‘Anugerah Penggerak Nusantara iNews’ bagi Warga Desa
Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo
Setelah Menunggu hingga 34 Tahun, 1.570 Keluarga Transmigran Akhirnya Dapat Kepastian Hak Atas Tanah
Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas
Kementerian PU Pulihkan Infrastruktur Dasar di Flores Pascagempa
Tim Patriot Unpad Bantu Pelaku Usaha Fakfak Kembangkan Potensi Sagu

Berita Terkait

Saturday, 14 November 2026 - 21:10 WIB

Hutama Karya Grup Luncurkan Desa Berkarya, Perkuat Desa Wisata di Kawasan Danau Toba

Saturday, 14 November 2026 - 21:02 WIB

Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung

Saturday, 14 November 2026 - 13:53 WIB

Penyerahan SHM Transmigran, Wamen Viva Yoga: Realisasi Asta Cita Presiden Prabowo

Thursday, 12 November 2026 - 16:52 WIB

Setelah Menunggu hingga 34 Tahun, 1.570 Keluarga Transmigran Akhirnya Dapat Kepastian Hak Atas Tanah

Wednesday, 11 November 2026 - 22:36 WIB

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Belajar Cari Cuan, Mahasiswa ITPLN Kuliah Lapangan di Ajang Pameran

Saturday, 14 Nov 2026 - 19:10 WIB

foto ist

Ekonomi - Bisnis

Transjakarta Gratiskan Tarif bagi Peserta Jakarta Vertical Run 2026

Saturday, 14 Nov 2026 - 18:29 WIB