Temui Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB Bahas Penguatan Pembinaan Reformasi Birokrasi Daerah

Wednesday, 12 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Selasa (11/03/25). Sejumlah rencana strategis dibahas, termasuk pembinaan kepada daerah tentang beberapa agenda transformasi.

“Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,” ungkap Rini usai pertemuan tersebut.

Kementerian PANRB dibawah kepemimpinan Rini concern terhadap keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi digital adalah sebuah keharusan.

Rini menegaskan, tantangan transformasi digital salah satunya adalah pemerataan ke daerah-daerah. Maka dari itu Kementerian PANRB perlu perkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk tugas pembinaan ke pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi di pemerintah daerah perlu diakselerasi agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat sekitar melalui kemudahan pelayanan publik. Rini menegaskan, sebagai pembina daerah, Kemendagri punya peran penting dalam membumikan reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah.

Kementerian PANRB juga mendukung transformasi birokrasi di internal Kementerian Dalam Negeri. “Termasuk penguatan organisasi di Kementerian Dalam Negeri,” tegas Rini.

Rini mengungkapkan Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi antar program. Kinerja Strategis Kementerian PANRB akan dicapai melalui fokus pada dua outcome utama yang didukung oleh program terkait dari setiap kedeputian melalui pendekatan Shared Outcome.

Dua shared outcomes tersebut yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah. Penerapan SAKP merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar-instansi selaras dengan target pembangunan nasional. Sementara Transformasi Digital Pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi.

See also  Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Kementerian PUPR Percepat Pelaksanaan Program TA 2020

Berita Terkait

Rakor Konflik Agraria, Mendes Yandri Rekomendasikan Solusi Desa Dalam Kawasan Hutan
Tingkatkan Ketahanan Jalan terhadap Bencana, Kementerian PU Perkuat 901 Titik Lereng Lembah Anai
Kertas Menyusut Buka Mata Siswa Sumedang tentang Palestina
Hutama Karya Tandatangani Kerja Sama Integrasi Blu-E dalam Rangkaian Launching ETLE HUB
Tiga Sekolah Rakyat di Jabar Siap Difungsikan, Kementerian PU Pastikan Fasilitas Dukung Belajar Siswa
Kementerian PU Pulihkan Fasilitas Publik Aceh, 33 Ribu Ton Material Bencana Diangkut
Hakteknas 2026: Hutama Karya Jadi Wajah Kebangkitan Teknologi Konstruksi Indonesia
Dari Pelosok Jadi Sorotan, Ekspedisi Patriot Angkat Potensi Transmigrasi

Berita Terkait

Tuesday, 11 August 2026 - 17:29 WIB

Tingkatkan Ketahanan Jalan terhadap Bencana, Kementerian PU Perkuat 901 Titik Lereng Lembah Anai

Tuesday, 11 August 2026 - 17:27 WIB

Kertas Menyusut Buka Mata Siswa Sumedang tentang Palestina

Tuesday, 11 August 2026 - 00:00 WIB

Hutama Karya Tandatangani Kerja Sama Integrasi Blu-E dalam Rangkaian Launching ETLE HUB

Monday, 10 August 2026 - 19:04 WIB

Tiga Sekolah Rakyat di Jabar Siap Difungsikan, Kementerian PU Pastikan Fasilitas Dukung Belajar Siswa

Monday, 10 August 2026 - 18:59 WIB

Kementerian PU Pulihkan Fasilitas Publik Aceh, 33 Ribu Ton Material Bencana Diangkut

Berita Terbaru