Temui Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB Bahas Penguatan Pembinaan Reformasi Birokrasi Daerah

Wednesday, 12 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Selasa (11/03/25). Sejumlah rencana strategis dibahas, termasuk pembinaan kepada daerah tentang beberapa agenda transformasi.

“Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,” ungkap Rini usai pertemuan tersebut.

Kementerian PANRB dibawah kepemimpinan Rini concern terhadap keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi digital adalah sebuah keharusan.

Rini menegaskan, tantangan transformasi digital salah satunya adalah pemerataan ke daerah-daerah. Maka dari itu Kementerian PANRB perlu perkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk tugas pembinaan ke pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi di pemerintah daerah perlu diakselerasi agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat sekitar melalui kemudahan pelayanan publik. Rini menegaskan, sebagai pembina daerah, Kemendagri punya peran penting dalam membumikan reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah.

Kementerian PANRB juga mendukung transformasi birokrasi di internal Kementerian Dalam Negeri. “Termasuk penguatan organisasi di Kementerian Dalam Negeri,” tegas Rini.

Rini mengungkapkan Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi antar program. Kinerja Strategis Kementerian PANRB akan dicapai melalui fokus pada dua outcome utama yang didukung oleh program terkait dari setiap kedeputian melalui pendekatan Shared Outcome.

Dua shared outcomes tersebut yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah. Penerapan SAKP merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar-instansi selaras dengan target pembangunan nasional. Sementara Transformasi Digital Pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi.

See also  22 Kampus akan Jadi Target Kegiatan Kemendagri Goes To Kampus ‘Nasional is Me’

Berita Terkait

“Kebebasan Pers adalah Oksigen Perdamaian,” Tegas WPO
Menteri Dody Lantik 2 Pejabat Tinggi Pratama dan 1 Staf Khusus, Perkuat Kelembagaan
Desa-desa di Kawasan Transmigrasi Siap Jadi Destinasi Wisata Unggulan
PT JJC Lakukan Kampanye Keselamatan Berkendara di Rest Area KM 6 Arah Jakarta
Hutama Karya Terima Penghargaan dari PM Timor Leste Xanana Gusmão atas Proyek Jalan Maliana
PLN Icon Plus Tingkatkan Awareness Lingkungan Kerja Aman dan Profesional di Hari Kartini
Perkuat Digitalisasi Tol, Hutama Karya Luncurkan Mozy dan Wajah Baru Command Center
Peduli Kesehatan Perempuan Indonesia, Pertamina Perluas Akses Deteksi Dini Kanker Payudara

Berita Terkait

Monday, 27 April 2026 - 09:27 WIB

“Kebebasan Pers adalah Oksigen Perdamaian,” Tegas WPO

Friday, 24 April 2026 - 16:55 WIB

Menteri Dody Lantik 2 Pejabat Tinggi Pratama dan 1 Staf Khusus, Perkuat Kelembagaan

Friday, 24 April 2026 - 12:58 WIB

Desa-desa di Kawasan Transmigrasi Siap Jadi Destinasi Wisata Unggulan

Thursday, 23 April 2026 - 15:12 WIB

PT JJC Lakukan Kampanye Keselamatan Berkendara di Rest Area KM 6 Arah Jakarta

Thursday, 23 April 2026 - 09:31 WIB

Hutama Karya Terima Penghargaan dari PM Timor Leste Xanana Gusmão atas Proyek Jalan Maliana

Berita Terbaru

Nasional

“Kebebasan Pers adalah Oksigen Perdamaian,” Tegas WPO

Monday, 27 Apr 2026 - 09:27 WIB