Temui Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB Bahas Penguatan Pembinaan Reformasi Birokrasi Daerah

Wednesday, 12 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Jakarta, Selasa (11/03/25). Sejumlah rencana strategis dibahas, termasuk pembinaan kepada daerah tentang beberapa agenda transformasi.

“Kementerian PANRB dan Kemendagri perkuat koordinasi terkait program transformasi serta pembinaannya kepada pemerintah daerah,” ungkap Rini usai pertemuan tersebut.

Kementerian PANRB dibawah kepemimpinan Rini concern terhadap keberlanjutan transformasi digital pemerintah. Menurutnya, adaptasi terhadap teknologi digital adalah sebuah keharusan.

Rini menegaskan, tantangan transformasi digital salah satunya adalah pemerataan ke daerah-daerah. Maka dari itu Kementerian PANRB perlu perkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk tugas pembinaan ke pemerintah daerah.

Reformasi birokrasi di pemerintah daerah perlu diakselerasi agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat sekitar melalui kemudahan pelayanan publik. Rini menegaskan, sebagai pembina daerah, Kemendagri punya peran penting dalam membumikan reformasi birokrasi dari pusat hingga daerah.

Kementerian PANRB juga mendukung transformasi birokrasi di internal Kementerian Dalam Negeri. “Termasuk penguatan organisasi di Kementerian Dalam Negeri,” tegas Rini.

Rini mengungkapkan Kementerian PANRB menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan sinergi antar program. Kinerja Strategis Kementerian PANRB akan dicapai melalui fokus pada dua outcome utama yang didukung oleh program terkait dari setiap kedeputian melalui pendekatan Shared Outcome.

Dua shared outcomes tersebut yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) dan Transformasi Digital Pemerintah. Penerapan SAKP merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa kinerja antar-instansi selaras dengan target pembangunan nasional. Sementara Transformasi Digital Pemerintah merupakan upaya percepatan digitalisasi di pemerintahan guna meningkatkan efisiensi, transparansi.

See also  Kementerian PUPR Tingkatkan Kemantapan Jalur Pantura Jawa

Berita Terkait

Jaga Konektivitas Trans Kalimantan, Kementerian PU Preservasi 2 Jembatan Panjang Sungai Kapuas di Kalteng
Irigasi Cimanuk Cisanggarung Hasil Rehabilitasi Hutama Karya Perkuat Ketahanan Pangan di Jawa Barat
TEP UI-Kementrans Dokumentasikan Lima Sub-Suku Dayak
Perkuat Pasokan Air Irigasi Pertanian, Kementerian PU Siapkan Tujuh Sumur Dalam di KSPEAN Wanam
Perkuat Kepatuhan Hukum, Hutama Karya Sinergi dengan Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta
Cegah Gagal Panen, Kementerian PU Selamatkan 8.000 Hektare Sawah di Lampung dari Intrusi Air Laut
Dukung Asta Cita Presiden, 2 Sekolah Rakyat di Sulbar Siap Tampung 1.680 Siswa
Ubah Limbah Jadi Biogas, Warga Manokwari Selatan Hemat Energi & Biaya

Berita Terkait

Monday, 12 October 2026 - 18:21 WIB

Jaga Konektivitas Trans Kalimantan, Kementerian PU Preservasi 2 Jembatan Panjang Sungai Kapuas di Kalteng

Monday, 12 October 2026 - 18:14 WIB

Irigasi Cimanuk Cisanggarung Hasil Rehabilitasi Hutama Karya Perkuat Ketahanan Pangan di Jawa Barat

Saturday, 10 October 2026 - 11:07 WIB

TEP UI-Kementrans Dokumentasikan Lima Sub-Suku Dayak

Friday, 9 October 2026 - 20:56 WIB

Perkuat Pasokan Air Irigasi Pertanian, Kementerian PU Siapkan Tujuh Sumur Dalam di KSPEAN Wanam

Friday, 9 October 2026 - 08:05 WIB

Perkuat Kepatuhan Hukum, Hutama Karya Sinergi dengan Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta

Berita Terbaru

Energy

Srikandi PLN: Soft Skill Jadi Kunci Bersaing di Era AI

Monday, 12 Oct 2026 - 18:31 WIB

Ekonomi - Bisnis

Menkeu: Defisit APBN 2027 Ditargetkan Turun Jadi 2,4 Persen

Monday, 12 Oct 2026 - 16:12 WIB