Pemprov DKI Bebaskan Pajak Rumah di Bawah Rp2 Miliar

Wednesday, 26 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengumumkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan apartemen atau rumah susun dengan NJOP di bawah Rp650 juta.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang diteken pada 25 Maret 2025.

“Untuk NJOP di bawah Rp2 miliar, maka PBB-nya kita bebaskan. Untuk NJOP di bawah Rp650 juta untuk apartemen, rumah susun dan sebagainya, PBB-nya kita bebaskan,” ujar Pramono di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3).

Gubernur menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang tinggal di rumah susun atau apartemen dengan NJOP yang relatif rendah. Menurutnya, sebagian besar rumah susun di Jakarta memiliki NJOP di bawah Rp650 juta, sehingga akan mendapatkan manfaat dari pembebasan PBB ini.

“Sehingga dengan demikian hampir sebagian PBB yang ada, warga Jakarta kecuali orang-orang mampu, maka kami gratiskan,” kata dia.

Pembebasan PBB ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat. Pramono juga menambahkan, untuk rumah kedua dengan NJOP di bawah Rp2 miliar, pembebasan PBB hanya berlaku sebesar 50 persen, sedangkan untuk rumah ketiga dan seterusnya, PBB akan dikenakan tarif penuh.

“Jadi NJOP di bangunan pertama kita bebaskan penuh, kalau NJOP untuk rumah kedua maka 50 persen, rumah ketiga sepenuhnya bayar karena dia sudah mampu lah,” kata dia.

Pramono menegaskan akan mengelola keuangan daerah dengan baik dan memprioritaskan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah.

See also  Evaluasi Kebijakan Wujudkan Pelayanan Publik yang Adaptif dan Berkualitas

Berita Terkait

Menteri Dody Dorong Diskon Tarif Tol 30 Persen Saat Libur Nataru 2026/2027
Kementerian PU Siapkan 11 Tol Fungsional untuk Urai Kemacetan Nataru 2026/2027
Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan JTTS, Hutama Karya Teken Kerja Sama dengan Kejati Jambi
HKI Raih Rekomendasi Mempertahankan Sertifikasi Anti-Suap dan Transisi ke ISO 37001:2025
Kementerian PU dan Pemprov Banten Sepakati Pelebaran Jalan Nasional Serang–Pandeglang 3,5 Km
UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

Berita Terkait

Saturday, 21 November 2026 - 00:27 WIB

Menteri Dody Dorong Diskon Tarif Tol 30 Persen Saat Libur Nataru 2026/2027

Saturday, 21 November 2026 - 00:25 WIB

Kementerian PU Siapkan 11 Tol Fungsional untuk Urai Kemacetan Nataru 2026/2027

Saturday, 21 November 2026 - 00:18 WIB

Perkuat Kepastian Hukum Pembangunan JTTS, Hutama Karya Teken Kerja Sama dengan Kejati Jambi

Friday, 20 November 2026 - 18:23 WIB

HKI Raih Rekomendasi Mempertahankan Sertifikasi Anti-Suap dan Transisi ke ISO 37001:2025

Friday, 20 November 2026 - 18:19 WIB

Kementerian PU dan Pemprov Banten Sepakati Pelebaran Jalan Nasional Serang–Pandeglang 3,5 Km

Berita Terbaru

Ekonomi - Bisnis

Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok di Shenzhen Tembus Rp274 Triliun

Saturday, 21 Nov 2026 - 00:31 WIB