Pemprov DKI Bebaskan Pajak Rumah di Bawah Rp2 Miliar

Wednesday, 26 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengumumkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan apartemen atau rumah susun dengan NJOP di bawah Rp650 juta.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang diteken pada 25 Maret 2025.

“Untuk NJOP di bawah Rp2 miliar, maka PBB-nya kita bebaskan. Untuk NJOP di bawah Rp650 juta untuk apartemen, rumah susun dan sebagainya, PBB-nya kita bebaskan,” ujar Pramono di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, Rabu (26/3).

Gubernur menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, terutama mereka yang tinggal di rumah susun atau apartemen dengan NJOP yang relatif rendah. Menurutnya, sebagian besar rumah susun di Jakarta memiliki NJOP di bawah Rp650 juta, sehingga akan mendapatkan manfaat dari pembebasan PBB ini.

“Sehingga dengan demikian hampir sebagian PBB yang ada, warga Jakarta kecuali orang-orang mampu, maka kami gratiskan,” kata dia.

Pembebasan PBB ini akan segera disosialisasikan kepada masyarakat. Pramono juga menambahkan, untuk rumah kedua dengan NJOP di bawah Rp2 miliar, pembebasan PBB hanya berlaku sebesar 50 persen, sedangkan untuk rumah ketiga dan seterusnya, PBB akan dikenakan tarif penuh.

“Jadi NJOP di bangunan pertama kita bebaskan penuh, kalau NJOP untuk rumah kedua maka 50 persen, rumah ketiga sepenuhnya bayar karena dia sudah mampu lah,” kata dia.

Pramono menegaskan akan mengelola keuangan daerah dengan baik dan memprioritaskan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat menengah ke bawah.

See also  Mendes Yandri Harap PORNAS KORPRI Lahirkan Talenta Berkualitas

Berita Terkait

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar
Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas
BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun
Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascagempa NTT, Siapkan Penanganan Rehab Rekon
ITPLN Career Day 2026, Siapkan Talenta Adaptif Hadapi Kebutuhan Industri
Kementerian PU Pulihkan Kawasan Rumah Huntara 4 di Aceh Tamiang Pascabanjir dan Perbaiki Tanggul Sungai

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 15:53 WIB

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 November 2026 - 10:22 WIB

Mensos Gus Ipul Ajak Jurnalis IJTI Jadi Agen Perlinsos Digital

Thursday, 19 November 2026 - 09:44 WIB

Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumbar

Wednesday, 18 November 2026 - 06:48 WIB

Komisi V DPR Apresiasi Opini WTP, Mendes Yandri Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas

Wednesday, 18 November 2026 - 06:40 WIB

BKPM Buka Desk Investasi di Balikpapan, Bidik Target Rp16 Triliun

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB