DAELPOS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai banci dan hanya menghabiskan anggaran negara, lantaran lemot dan berbelit-belit dalam mengungkap kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
“Ahhh… (KPK) banci sekarang. (Kinerjanya) jauh di dawah Kejaksaan Agung. Bubarkan saja lah (KPK) habiskan anggaran negara saja,” kata Ketua Umum Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indoensia, Charma Afrianto, kepada awak media di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Charma menilai KPK tidak mampu bekerja memberantas kasus-kasus korupsi besar. Bahkan cenderung membiarkan kasus korupsi kakap, hingga lenyap tanpa proses yang semestinya.
Mirisnya lagi, Charma menilai KPK hanya gesit menangani kasus-kasus yang beraroma politik. Hal ini sangat disayangkan karena KPK bekerja memakai anggaran negara yang besar.
“Semua kasus besar endak ada lagi yang KPK berhasil ungkap. (Hanya) kasus kecil-kecil alat politik saja,” tukas Charma.
Atas dasar itu, Charma meminta agar keberadaan KPK dievaluasi total, bila perlu dibubarkan saja. Sebab kinerja KPK tak ada hasil apa-apa. Alih-alih menyelamatkan uang negara, KPK malah memakan uang rakyat.
“Uang rakyat itu untuk anggaran KPK, tanpa hasil apa-apa. Buat malu aja. Saya tegaskan lagi, KPK Banci. Gencar minta DPR dan Presiden bubarkan KPK!” tandas Charma.
Secara khusus, Charma menyoroti kasus dana hibah CSR BI yang hingga kini masih mengambang. Padahal kasus ini sudah terang benderang ada korupsi dan pelanggaran administrasi yang melibatkan anggota Komisi XI DPR RI inisial FA.
Bahkan legislator asal Sumatera Selatan dari Fraksi Nasdem itu diduga menjadi kunci untuk pengamanan kasus CSR BI, namun pengusutannya sengaja dihambat oleh KPK agar kasus ini menguap.
“Sengaja dihambat dan pelan-pelan hilang kasus ini. Kami dari Gencar menduga keras sangat benar isu soal FA menjadi kunci pengamanan kasus CSR BI ini, mewakili anggota Komisi XI DPR lain diduga membayar penyidik KPK,” tandas Charma langsung dari markas Gencar di Pancoran, Jakarta Selatan.
Bersamaan dengan itu, Gencar meminta agar penanganan kasus korupsi CSR BI melibatkan Komisi XI DPR diambil alih oleh Kejaksaan Agung.
“Kami dari Gencar meminta Kajagung segera mengambil alih kasus ini, agar rasa keadilan publik tercapai,” mata Charam.
“Gila itu uang rakyat triliunan rupiah dibagikan Bank Indonesia ke anggota dewan Senayan tanpa supervisi APH. Parah-parah republik ini dan KPK RI tak berkutik,” tuntas Charma.: KPK Banci, Bubarkan Saja!
Kasus Korupsi CSR BI Pepan-pelan Menguap, DPP GENCAR Minta DPR dan Presiden Bubarkan KPK
Kasus Korupsi CSR BI Jalan di Tempat, DPP GENCAR: KPK Banci dan Boros Anggaran!
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai banci dan hanya menghabiskan anggaran negara, lantaran lemot dan berbelit-belit dalam mengungkap kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).
“Ahhh… (KPK) banci sekarang. (Kinerjanya) jauh di dawah Kejaksaan Agung. Bubarkan saja lah (KPK) habiskan anggaran negara saja,” kata Ketua Umum Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Indoensia, Charma Afrianto, kepada awak media di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Charma menilai KPK tidak mampu bekerja memberantas kasus-kasus korupsi besar. Bahkan cenderung membiarkan kasus korupsi kakap, hingga lenyap tanpa proses yang semestinya.
Mirisnya lagi, Charma menilai KPK hanya gesit menangani kasus-kasus yang beraroma politik. Hal ini sangat disayangkan karena KPK bekerja memakai anggaran negara yang besar.
“Semua kasus besar endak ada lagi yang KPK berhasil ungkap. (Hanya) kasus kecil-kecil alat politik saja,” tukas Charma.
Atas dasar itu, Charma meminta agar keberadaan KPK dievaluasi total, bila perlu dibubarkan saja. Sebab kinerja KPK tak ada hasil apa-apa. Alih-alih menyelamatkan uang negara, KPK malah memakan uang rakyat.
“Uang rakyat itu untuk anggaran KPK, tanpa hasil apa-apa. Buat malu aja. Saya tegaskan lagi, KPK Banci. Gencar minta DPR dan Presiden bubarkan KPK!” tandas Charma.
Secara khusus, Charma menyoroti kasus dana hibah CSR BI yang hingga kini masih mengambang. Padahal kasus ini sudah terang benderang ada korupsi dan pelanggaran administrasi yang melibatkan anggota Komisi XI DPR RI inisial FA.
Bahkan legislator asal Sumatera Selatan dari Fraksi Nasdem itu diduga menjadi kunci untuk pengamanan kasus CSR BI, namun pengusutannya sengaja dihambat oleh KPK agar kasus ini menguap.
“Sengaja dihambat dan pelan-pelan hilang kasus ini. Kami dari Gencar menduga keras sangat benar isu soal FA menjadi kunci pengamanan kasus CSR BI ini, mewakili anggota Komisi XI DPR lain diduga membayar penyidik KPK,” tandas Charma langsung dari markas Gencar di Pancoran, Jakarta Selatan.
Bersamaan dengan itu, Gencar meminta agar penanganan kasus korupsi CSR BI melibatkan Komisi XI DPR diambil alih oleh Kejaksaan Agung.
“Kami dari Gencar meminta Kajagung segera mengambil alih kasus ini, agar rasa keadilan publik tercapai,” mata Charam.
“Gila itu uang rakyat triliunan rupiah dibagikan Bank Indonesia ke anggota dewan Senayan tanpa supervisi APH. Parah-parah republik ini dan KPK RI tak berkutik,” tuntas Charma.
