DAELPOS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Transmigrasi dalam membangun ekosistem ekonomi baru yang terintegrasi di kawasan transmigrasi. Upaya ini merupakan bagian dari pelaksanaan program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan.
“Kementerian PANRB akan berkolaborasi untuk petakan kementerian dan lembaga apa saja yang harus ikut agar terakselerasi. Tanggung jawab tersebut juga akan dimasukkan ke dalam indikator kinerja instansi terkait. Ini adalah prioritas Bapak Presiden,” tegas Menteri PANRB Rini Widyantini pada Audiensi dengan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Pembentukan Kementerian Transmigrasi merupakan hasil restrukturisasi kabinet yang bertujuan memperkuat fungsi dan fokus pembangunan berbasis wilayah. Proses kelembagaan kementerian baru ini diarahkan untuk lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi lokal di kawasan transmigrasi.
“Target kami membantu pemerintah daerah dengan PAD yang masih sangat rendah. Fokus kami adalah bagaimana membuat daerah jadi produktif berdasarkan potensinya, dengan kita ciptakan aktivitas ekonomi di situ,” tambah Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.
Kementerian PANRB berkomitmen mendesain tata kelola lintas instansi agar program pengembangan kawasan transmigrasi berjalan optimal. Kedepannya desain tersebut akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres), termasuk pemetaan proses bisnis dengan penetapan tugas antarinstansi.
“Nanti akan dibuatkan proses bisnis lintas kementerian lewat Inpres tersebut. Tapi yang paling penting, kinerjanya harus selaras. Jangan sampai kebijakan strategis tidak berdampak nyata,” ujar Menteri Rini.
Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif ini tidak hanya memperkuat sinergi kompetensi SDM, tetapi juga memungkinkan efisiensi biaya serta pembagian risiko secara kolektif. Meski demikian, ia menekankan pentingnya mitigasi terhadap potensi konflik kepentingan dan kompleksitas manajemen.
“Prinsipnya, bersama-sama mencapai tujuan yang lebih besar. Tapi memang perlu ada antisipasi dan manajemen risiko agar tetap berjalan optimal,” ujar Wamen Purwadi.
Dengan pendekatan kolaboratif dan gotong royong lintas kementerian, penguatan kelembagaan Kementerian Transmigrasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan wilayah yang adil, mandiri, dan berkelanjutan.
