daelpos.com – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan langkah kolaboratif yang erat dari lintas sektor Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya mewujudkan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan di destinasi wisata.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana saat membuka kegiatan “Rapat Koordinasi K/L Terkait Isu Keselamatan Wisatawan di Destinasi Wisata” secara daring, Rabu (2/7/2025).
Menteri Pariwisata saat membuka kegiatan “Rapat Koordinasi K/L Terkait Isu Keselamatan Wisatawan di Destinasi Wisata” secara daring, Rabu (2/7/2025), mengatakan keselamatan wisatawan adalah isu lintas sektor yang membutuhkan perhatian dan aksi bersama.
“Tanpa sistem keselamatan yang kuat, pariwisata tidak akan berkelanjutan apalagi mampu bersaing secara global,” ujar Menteri Pariwisata.
Menteri Pariwisata merinci sejumlah isu keselamatan untuk bisa didalami bersama. Mulai dari isu keselamatan transportasi, perhatian dan pengawasan teknis dalam pengelolaan daya tarik wisata, keselamatan dalam pengelolaan daya tarik wisata, pengaturan tingkat kapasitas pengunjung, keselamatan wisatawan terutama di destinasi yang ekstrem, dan isu lainnya.
“Target kita jelas yaitu zero accident di seluruh destinasi pariwisata Indonesia. Satu kejadian saja dapat merusak kepercayaan wisatawan dan mencoreng citra Indonesia di mata dunia,” katanya menjelaskan.
Kementerian Pariwisata mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat serta pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjadikan keselamatan sebagai komitmen bersama yang tidak bisa ditawar dalam menciptakan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini, ujar Menteri Pariwisata, bertujuan untuk memetakan isu keselamatan prioritas berdasarkan jenis destinasi, menyelaraskan kebijakan, regulasi, dan standar antar K/L secara operasional.
Selain itu juga menyusun rencana aksi terpadu termasuk mitigasi risiko, sistem peringatan dini, respons darurat, juga memperkuat pengawasan berkelanjutan dari wahana hiburan, hingga ekowisata dan wisata petualangan.
“Perizinan, pengawasan, dan penertiban perlu dilakukan. Kita juga perlu meningkatkan kapasitas SDM untuk menjaga ini dengan sebaik-baiknya. Kami berharap hari ini kita bisa bersama-sama menyepakati kebijakan yang dapat ditindaklanjuti dari masing-masing dan diteruskan dengan penyusunan standar operasi, sosialisasi, dan implementasi kebijakan tersebut. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan setiap wisatawan merasa aman, dihargai, dan terlindungi,” ujarnya.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, mengungkapkan Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan sejumlah pihak terkait telah menetapkan 43 jenis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kepariwisataan. Dari jumlah tersebut, 14 SKKNI masuk dalam kategori keselamatan tinggi, 7 SKKNI masuk dalam kategori keselamatan menengah, dan selebihnya 22 SKKNI masuk dalam kategori keselamatan rendah.
“Masing-masing tentu menjadi perhatian kita, bagaimana standarnya di lapangan bisa sesuai harapan kita,” ujar Hariyanto.
“Rapat Koordinasi K/L Terkait Isu Keselamatan Wisatawan di Destinasi Wisata” kemudian dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing perwakilan kementerian/lembaga. Salah satunya Kasubdit Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Basarnas, Emy Freezer, yang menyoroti sejumlah area utama yang perlu ditingkatkan berkaca dari kecelakaan wisatawan di Gunung Rinjani beberapa waktu lalu.
Di antaranya terkait masih banyaknya tujuan wisata yang tidak memiliki rute evakuasi standar, sistem pemantauan terpadu, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tanggap darurat antarlembaga. Selain itu juga adanya kebutuhan penting untuk pelatihan standar bagi pemandu lokal dan pendirian titik penyelamatan yang siap sedia di area wisata, serta tidak adanya sistem peringatan dini dan peta risiko pariwisata yang komprehensif serta signifikan menghambat langkah-langkah keselamatan proaktif.
“Isu keselamatan wisata bukan sekadar tanggung jawab pengelola, tapi tanggung jawab kolektif lintas sektor. Basarnas siap menjadi mitra aktif dalam upaya peningkatan keselamatan destinasi wisata Indonesia. Selain itu diperlukan peta jalan lintas sektor ‘Safe Tourism Roadmap 2025-2030’,” kata Emy Freezer.
