daelpos.com – Salah satu dampak penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah yaitu pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang berimplikasi mengurangi kapasitas fiskal daerah dalam menyusun dan menjalankan APBD secara optimal. Alasan itulah yang melatarbelakangi R.A. Yashinta Sekarwangi Mega, Anggota DPD RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Anggota Komite IV menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melihat kondisi riil yang ada di Provinsi DIY, Kamis (24/7).
“RDP ini menjadi momentum strategis untuk mendengar langsung aspirasi dan gambaran nyata dari daerah, agar rekomendasi DPD RI untuk APBN 2026 dapat lebih responsif dan mendukung kebutuhan riil di tingkat daerah,” ujar Yashinta.
Dalam sambutannya, Yashinta menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap realisasi anggaran nasional yang melakukan penghematan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, dengan potongan signifikan pada TKD sebesar Rp50,6 triliun. Ia mengingatkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah di DIY.
“Pemotongan anggaran sebesar ini berpotensi menghambat pembangunan strategis dan mengurangi akses masyarakat pada pelayanan publik yang mereka butuhkan,” kata Yashinta.
RDP ini difokuskan pada pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di DIY, khususnya terkait dampak pemotongan anggaran nasional berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
RDP dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kota dan Kabupaten di DIY, serta instansi terkait yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jateng-DIY, Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY.
Para stakeholder melakukan pemaparan mengenai progres realisasi APBN 2025, kendala akibat efisiensi anggaran, serta strategi mitigasi untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. RDP ini juga dimanfaatkan untuk mendapatkan masukan terkait penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta transparansi dalam pengelolaan fiskal.
Kegiatan ini menandai komitmen DPD RI untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal nasional tidak mengabaikan kebutuhan dan karakteristik unik daerah, khususnya Provinsi DIY yang memiliki peran vital di bidang budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif.*
