daelpos.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Imam Machdi menegaskan pentingnya penyelarasan program flagship Kemenko PMK dengan agenda prioritas nasional, perencanaan strategis, serta tata kelola digital yang terpadu.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Konsinyering Flagship yang digelar secara hybrid, pada Rabu (3/9/2025). Rapat ini menjadi tindak lanjut dari konsolidasi program flagship dan identifikasi data yang sebelumnya dilaksanakan pada 1 September 2025.
“Program flagship yang kita rumuskan harus benar-benar selaras dengan agenda nasional, indikator kinerja utama, dan dukungan tata kelola digital yang baik. Dengan begitu, hasilnya bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Imam Machdi.
Forum konsinyering ini digelar sebagai ruang intensif untuk menyamakan persepsi lintas unit kerja eselon I dan II. Dalam rapat ini, setiap kedeputian diminta memetakan program prioritas, menyusun perencanaan anggaran untuk tahun 2026, sekaligus memperkuat dokumen teknokratis yang menjadi dasar perumusan kebijakan nasional.
Selain membahas arah program, rapat juga fokus pada penguatan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Imam Machdi, tata kelola data dan digitalisasi menjadi faktor kunci agar setiap program flagship dapat berjalan efektif dengan dukungan sistem yang terintegrasi, aman, dan berstandar internasional.
“Penguatan arsitektur SPBE, digitalisasi, dan integrasi data harus menjadi prioritas. Kita tidak hanya bicara program, tapi juga bagaimana eksekusi bisa berjalan efektif melalui dukungan sistem yang terintegrasi,” jelasnya.
Kegiatan konsinyering terbagi dalam dua agenda utama. Pertama, pembahasan perencanaan program dan penganggaran flagship yang diikuti pejabat eselon I dan II. Kedua, pembahasan arsitektur SPBE, digitalisasi, dan integrasi data pendukung flagship yang menghadirkan jajaran teknis dan pengelola sistem informasi.
Dalam sesi tersebut, para pejabat menyampaikan pemetaan program unggulan masing-masing kedeputian, keterkaitan dengan indikator kinerja utama, serta alokasi anggaran yang disiapkan pada APBN 2026. Diskusi kemudian berlanjut dengan paparan arah kebijakan nasional SPBE dari Kementerian PANRB serta pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial dari Gugus Tugas Pembangunan Talenta Digital dan AI Nasional.
Melalui forum ini, diharapkan lahir dokumen strategis berupa matriks penyelarasan flagship dengan agenda prioritas nasional, peta jalan arsitektur SPBE Kemenko PMK, hingga rencana aksi penguatan keamanan informasi dan interoperabilitas data. Seluruh keluaran tersebut akan menjadi pijakan bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang lebih terarah dan terukur.
Turut hadir dalam rapat ini para Deputi Kemenko PMK beserta jajaran asisten deputi, Kepala Biro di lingkungan Kemenko PMK, Inspektur, Ketua Gugus Tugas Pembangunan Talenta Digital dan Kecerdasan Artifisial Nasional, serta Tim Akselerasi Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
