RAPBN 2026: K/L dan TKD Dorong Pemerataan Daerah

Thursday, 4 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati / foto ist

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati / foto ist

daelpos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa belanja negara melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD) menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

“APBN melalui belanja K/L dan TKDD menunjukkan upaya untuk terus melakukan redistribusi dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan agenda pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, pada Selasa (2/9).

Dalam RAPBN 2026, alokasi belanja K/L dan TKDD per kapita menunjukkan variasi antarwilayah sesuai karakteristik, tantangan dan potensi wilayah. Sumatera memperoleh Rp6,5 juta per kapita, Kalimantan Rp8,5 juta per kapita, Sulawesi Rp7,3 juta per kapita, Jawa Rp5,1 juta per kapita, Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta per kapita, dan Maluku–Papua Rp12,5 juta per kapita. Alokasi tersebut mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Selain belanja K/L, pemerintah juga menyiapkan TKD 2026 sebesar Rp650 triliun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional, hingga pelayanan publik seperti sekolah, puskesmas dan pelayanan publik lainnya. Dana ini terdiri antara lain dari Dana Bagi Hasil Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp155,1 triliun, Dana Otsus Rp13,1 triliun, Dais DIY Rp0,5 T, Dana Desa Rp60,6 triliun, serta insentif fiskal Rp1,8 triliun.

Kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah, termasuk memperhatikan Undang-undang Otonomi Khusus Aceh dan Papua, Dana Istimewa DIY, serta Dana Desa yang salah satunya menopang pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. TKD juga diharapkan dapat mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif bagi pembangunan di daerah.

See also  Prabowo Gelar Rapat di Kertanegara, Bahas Pangan dan MBG

Dengan sinergi belanja pusat dan daerah, program prioritas pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.

Berita Terkait

Sri Mulyani Masuk Dewan Direksi Gates Foundation
Menag–Menkeu Bahas Ekonomi Syariah demi Kesejahteraan Rakyat
Pramono Tanggapi Insiden Tunanetra Jatuh ke Got di Halte CSW
Pemprov DKI Mulai Tata Jalan Rasuna Said, 109 Tiang Monorel Dibongkar
Kementerian PU Percepat Penanganan Tanggul Jebol di Sejumlah Wilayah Jawa Tengah
BPBD DKI Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem 14–17 Januari 2026
PLN Icon Plus Perkuat Dukungan Infrastruktur Kendaraan Listrik dan SCADA di Jakarta Raya
PLN Icon Plus Lakukan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan di Bali

Berita Terkait

Thursday, 15 January 2026 - 11:56 WIB

Sri Mulyani Masuk Dewan Direksi Gates Foundation

Thursday, 15 January 2026 - 11:46 WIB

Menag–Menkeu Bahas Ekonomi Syariah demi Kesejahteraan Rakyat

Thursday, 15 January 2026 - 11:41 WIB

Pramono Tanggapi Insiden Tunanetra Jatuh ke Got di Halte CSW

Wednesday, 14 January 2026 - 14:50 WIB

Pemprov DKI Mulai Tata Jalan Rasuna Said, 109 Tiang Monorel Dibongkar

Wednesday, 14 January 2026 - 14:35 WIB

Kementerian PU Percepat Penanganan Tanggul Jebol di Sejumlah Wilayah Jawa Tengah

Berita Terbaru

ilustrasi / foto ist

Berita Utama

Libur Nasional, Ganjil Genap Ditiadakan Saat Libur Isra Miraj

Thursday, 15 Jan 2026 - 18:44 WIB

Ekonomi - Bisnis

Masuki 2026, Menkeu Purbaya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Thursday, 15 Jan 2026 - 16:55 WIB