daelpos.com – Menciptakan iklim digital pada birokrasi pemerintahan di Indonesia bukan hal mudah. Namun terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan, yakni kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan AI bisa digunakan untuk otomatisasi tugas rutin, mendukung keputusan berbasis data, dan mendeteksi serta mencegah penyelewengan.
“Semua ini perlu didukung dengan pengembangan talenta digital dan literasi AI, agar ASN mampu menjadi pengguna AI yang kritis, etis, dan inovatif,” ungkap Rini pada kuliah umum Universitas Padjadjaran secara daring, Senin (22/9/2025). Kuliah umum yang digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD ini mengusung tema Peluang dan Tantangan Digitalisasi Birokrasi di Indonesia.
Perjalanan transformasi digital pemerintah dimulai dari Inpres No. 3/2003 tentang e-Government, yang kemudian disempurnakan dengan Perpres No. 95/2018 tentang SPBE dan terus berlanjut hingga Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital.
Sejumlah tantangan dipaparkan Menteri Rini dalam menghadapi disrupsi teknologi. Mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan kompetensi ASN, hingga risiko keamanan.
Rini menegaskan dalam membangun digitalisasi birokrasi, strategi pemerintah harus terarah. Pemerintah berusaha memastikan setiap layanan publik benar-benar berfokus pada pengguna, lebih human-centric, inklusif, dan proaktif.
Strategi kedua adalah membangun regulasi dan tata kelola yang adaptif agar adopsi teknologi dan inovasi bisa lebih cepat dilakukan. Ketiga, memperkuat kolaborasi multipihak melalui sinergi pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan industri.
Keempat, mengelola risiko dengan lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi pada setiap layanan dan perubahan. “Dan kelima, melakukan reskilling dan upskilling ASN agar siap dengan future skills yang dibutuhkan di era digital. Dengan strategi inilah kita dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar tangguh dan siap menghadapi era digital,” ungkap Rini.
Di hadapan para civitas akademika dari berbagai universitas, Rini mengingatkan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia akademi dengan pemerintah, serta dengan industri. Sebab pemerintah tidak bisa bergerak sendiri dalam mewujudkan tata kelola digital secara menyeluruh.
Sebagai tempat pencetak agen perubahan, UNPAD dan universitas lainnya diharapkan bisa melahirkan inovasi, ide, dan Solusi yang relevan bagi transformasi digital. Bagi Rini, kecanggihan teknologi hanyalah alat. Namun, birokrasi butuh SDM yang mumpuni untuk menggunakan teknologi agar bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh birokrasi yang mampu bertransformasi dengan ASN tangguh, kolaboratif, dan berintegritas yang diperkuat oleh riset dan dukungan akademisi,” tutup Rini.
