daelpos.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera, menghadiri acara yang membahas Partisipasi Program Design, sebuah inisiatif kerja sama yang digagas oleh Australia, yang bertujuan memperkuat partisipasi demokrasi di Indonesia. Program ini dirancang untuk membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat agar dapat lebih aktif berperan dalam proses politik dan pengambilan keputusan pemerintahan, sekaligus memperdalam hubungan bilateral antara kedua negara dalam mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting seperti Wakil Ketua Baleg DPR RI (Ahmad Doli Kurnia), Wakil Menteri Dalam Negeri (Bima Arya Sugiarto), Ketua KPU (Mochammad Afifuddin), Ketua Bawaslu (Rahmat Bagja), serta perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mereka turut membahas potensi sinergi dan kolaborasi yang dapat meningkatkan kualitas partisipasi demokrasi di Indonesia, yang menjadi bagian dari agenda kerja sama yang lebih luas antara kedua negara.
Dalam kesempatan tersebut, Mardani Ali Sera mengemukakan dua gagasan penting yang menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut, yakni Bringing Parliament Closer to the Voter dan Bringing Parliament Closer to the NGOs. Menurutnya, untuk menjembatani jarak antara parlemen dan masyarakat, perlu adanya upaya lebih untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. “Sebagai anggota parlemen, kami harus lebih dekat dengan rakyat, tidak hanya hadir dalam pemilu, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Kami harus mendengarkan masalah mereka, seperti seorang dokter yang mendengarkan keluhan pasien, lalu membawa masalah tersebut untuk dicari solusinya di parlemen,” ujar Mardani.
Mardani juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam memperkuat demokrasi. “Kami ingin lebih dekat dengan LSM, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai mitra yang bersama-sama berjuang untuk memajukan negara ini,” tegasnya. Kerja sama dengan LSM, menurutnya, sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat lebih terdengar dan dapat diperjuangkan di tingkat pemerintahan.
Selain itu, Mardani menggarisbawahi bahaya penyebaran informasi yang salah di era digital. “Informasi yang salah dapat dengan mudah tersebar dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar program edukasi tentang penerimaan informasi yang benar dan bijak dapat dilakukan lebih intensif, khususnya untuk generasi muda yang sangat rentan terhadap disinformasi,” tambahnya.
Mardani berbagi pengalamannya ketika mengunjungi sebuah masjid di Singapura, di mana sekelompok anak-anak yang awalnya memiliki pandangan negatif terhadap penyembelihan dalam Idul Adha berubah setelah mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Di akhir pembicaraannya, Mardani menegaskan harapannya agar kolaborasi antara parlemen, pemerintah, dan masyarakat dapat semakin erat. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat partisipasi demokrasi dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik. “Langkah kecil seperti mendekatkan parlemen dengan rakyat dan LSM akan membawa perubahan besar bagi bangsa ini,” tuturnya. Program Partisipasi ini diharapkan dapat membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
