daelpos.com – Setiap program kegiatan yang dirancang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) harus berbasis hasil atau outcome-based, bukan hanya sekadar memenuhi target kegiatan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar memberi manfaat nyata bagi birokrasi dan masyarakat. Untuk melaksanakannya, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor dan lintas unit. Sinergi dan keterhubungan antarsatuan kerja menjadi kunci agar hasil yang dicapai semakin kuat dan berkelanjutan.
“Kegiatan yang kita lakukan menjadi wadah untuk berpikir bersama, menyatukan pandangan, serta memastikan program dan kegiatan kita ke depan semakin berkualitas dan berorientasi hasil. Tidak ada satu pun perubahan besar yang bisa dicapai tanpa kerja bersama,” ujar Menteri PANRB Rini Widyantini dalam pembukaan kegiatan Focus Group Discussion Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis Tahun 2025, dan Rencana Strategis Tahun 2026, di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (06/11/2025).
Menteri Rini menyampaikan bahwa Kementerian PANRB memiliki mandat besar dalam menggerakkan perubahan birokrasi. Untuk menjalankan hal tersebut, setidaknya terdapat empat pilar yang menjadi fokus Kementerian PANRB kedepan, yaitu transformasi tata kelola, agar birokrasi semakin efektif, transparan, dan berintegritas. Selanjutnya transformasi manajemen ASN, untuk menciptakan aparatur yang kompeten, adaptif, dan profesional. Kemudian melaksanakan transformasi pelayanan publik, yang berfokus pada kemudahan, kecepatan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Serta transformasi digital pemerintah, yang mendorong interoperabilitas dan efisiensi lintas instansi.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian PANRB di tahun 2026 harus diperkuat dengan kolaborasi, tidak hanya dengan instansi pemerintah, tapi juga dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kemudian perlunya membangun inovasi dalam metode pelaksanaan, tidak harus selalu menggunakan pola lama seperti konsinyering. Pelaksanaan kegiatan dapat menggunakan cara-cara baru yang lebih partisipatif, misalnya policy lab, co-creation workshop, atau mentoring session.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa pentahapan kinerja secara merata dan disiplin penting dilakukan untuk mendukung program kegiatan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Oleh karenanya, di tahun selanjutnya diharapkan setiap unit kerja menyusun pentahapan kinerja periodik dan strategi pelaksanaan kegiatan yang lebih realistis dan terukur. Selain itu unit kerja juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah didistribusi secara proporsional sejak awal tahun, dan tidak menumpuk di akhir tahun.
“Ini menjadi ruang untuk menyatukan arah, menguatkan komitmen, dan menegaskan kembali bahwa transformasi birokrasi hanya bisa berhasil jika kita bekerja dengan visi yang sama dan semangat yang satu. Pertemuan ini sebagai momentum memperkokoh integrasi kerja, memperkuat sinergi lintas unit, dan memastikan setiap kebijakan serta program benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjelaskan jika pihaknya secara maksimal akan terus mendukung program-program prioritas Presiden untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Kelima program tersebut yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Perumahan Rakyat (PR).
“Keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya bergantung pada hasil yang terlihat publik, tetapi juga pada reformasi struktural yang sering kali tidak tampak. Untuk itu, diperlukan penataan tata kelola, penyederhanaan proses bisnis, sinkronisasi kebijakan, penguatan SDM ASN, dan penganggaran yang tepat sasaran,” ucapnya.
Wamen Purwadi menekankan bahwa sinergi adalah kunci untuk memastikan birokrasi kita tidak hanya responsif terhadap tantangan saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan masa depan. Semangat berkolaborasi dalam membangun fondasi menuju pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan inklusif. Namun demikian dirinya juga meminta agar jajarannya dapat melakukan introspeksi pada setiap program kegiatan, dimana program ataupun kebijakan yang dibuat dapat dirasakan dampaknya untuk masyarakat.
Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana menyampaikan pelaksanaan Focus Group Discussion bertujuan untuk konsolidasi internal dalam rangka penyelarasan langkah strategis dan konsolidasi internal serta komitmen bersama antar unit pimpinan untuk Tahun Anggaran 2026. Kemudian juga sebagai bentuk monitoring capaian kinerja hingga triwulan III Tahun 2025 dan identifikasi permasalahan serta perumusan rencana aksi tindak lanjut
