daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus meningkatkan percepatan penanganan banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penanganan dilakukan terpadu oleh balai teknis di masing-masing provinsi, yakni Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, dan BWS Sumatera V dengan fokus pembukaan alur sungai, pengerukan sedimen, pembukaan akses jalan, serta mendukung pencarian dan penyelamatan korban jiwa.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar seluruh unsur pemerintah bergerak cepat dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan penanganan bencana memerlukan kolaborasi penuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk masyarakat. “Dalam situasi darurat, kecepatan dan kolaborasi adalah kunci. Kementerian PU telah menggerakkan seluruh sumber daya mulai dari alat berat, personel teknis, termasuk dukungan logistik untuk membantu penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” kata Menteri Dody.
Hingga 30 November 2025, sebanyak 56 unit excavator telah bekerja di berbagai lokasi, dan 12 unit excavator tambahan sedang dalam proses mobilisasi hasil dukungan gabungan Kementerian PU, pemerintah daerah, TNI AD, serta mitra kerja.
Di Provinsi Aceh, BWS Sumatera I menurunkan 9 unit alat berat terdiri dari 7 excavator bekerja di lapangan serta 2 wheel loader sedang dalam mobilisasi. Kegiatan penanganan difokuskan pada pembersihan sedimen saluran pembuang, pembersihan area longsoran, serta operasi pintu pasang surut untuk mengurangi banjir akibat backwater.
Selain mengoptimalkan alat berat yang dimiliki, BWS Sumatera I juga mengerahkan alat berat dari mitra kerja yang kebetulan sedang bekerja di area sekitar untuk mempercepat pemulihan akses dan pengendalian aliran air. Penanganan dilaksanakan di kabupaten-kabupaten terdampak seperti Aceh Barat, Pidie Jaya, Aceh Tenggara, Aceh Utara, dan Pidie.
Selanjutnya Sumatera Utara, BBWS Sumatera II bersama BPJN Sumut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Tapanuli Utara, dan TNI AD memusatkan penanganan pada pembukaan akses Jalan Nasional Tarutung–Sibolga yang terdampak puluhan titik longsor.
Sepuluh alat berat bekerja simultan sehingga dalam dua hari terakhir sepanjang 30 km dari total 60 km jalur sudah dapat dilalui kembali. Sebanyak 26 titik longsoran berhasil dibersihkan dan akses menuju Desa Sibalanga yang sebelumnya terisolasi kini dapat ditembus kendaraan roda empat.
Selain itu, dukungan material darurat berupa 60 geobag telah berada di lapangan, ditambah 849 geobag dan lebih dari 1.300 bronjong kawat di Tapanuli Tengah, disiapkan untuk penguatan tebing dan stabilisasi alur sungai.
Untuk penanganan bencana di Sumatera Barat diarahkan pada pengerukan sedimen, pemulihan alur sungai, dan penanganan darurat infrastruktur sumber daya air. Di Kota Padang, 1 excavator long arm dikerahkan untuk membersihkan sedimentasi pada intake PDAM, ditambah 2 unit mobile pump untuk mempercepat surutnya banjir di Kelurahan Ulak Karang Utara.
Di Padang Pariaman, penanganan sedimentasi muara Batang Ulakan dilakukan guna memulihkan kapasitas aliran. Di Kabupaten Agam, 1 excavator standar dikerahkan untuk membersihkan material banjir dan Kabupaten Solok memberikan bantuan bronjong sebanyak 200 unit untuk perbaikan darurat. Di Kabupaten Tanah Datar juga telah disalurkan sebanyak 200 bronjong untuk normalisasi dan pembentukan alur Sungai/Batang Malalo.
Kementerian PU melalui balai-balai teknis di bidang Sumber Daya Air terus memantau perkembangan situasi dan melakukan penyesuaian sumber daya secara dinamis. Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur pendukung lainnya, percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diharapkan dapat mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar kepada masyarakat terdampak. (*)
