daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tidak hanya melakukan pembersihan ruas jalan nasional, tetapi secara bertahap memulai perbaikan struktur jalan yang rusak akibat genangan dan aliran banjir pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Penanganan difokuskan pada ruas strategis Jalan Nasional Banda Aceh–Medan yang merupakan jalur utama penghubung antarwilayah dan antarprovinsi di Aceh Tamiang.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa konektivitas jalan merupakan urat nadi pemulihan pascabencana. Akses transportasi yang cepat, aman, dan andal sangat menentukan kelancaran distribusi logistik, pemulihan ekonomi masyarakat, serta mobilitas layanan dasar.
“Konektivitas adalah kunci. Jalan yang kembali fungsional akan mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, penanganan pascabencana tidak berhenti pada pembersihan, tetapi harus dilanjutkan dengan perbaikan agar layanan jalan benar-benar pulih,” tegas Menteri Dody.
Selain pembersihan lumpur dan sedimen yang menutup badan jalan serta drainase, BPJN Aceh telah melakukan perbaikan lubang-lubang jalan yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Lubang-lubang tersebut ditangani melalui kegiatan patching agar kondisi jalan tetap aman dan fungsional bagi pengguna.
“Lubang-lubang ini kita coba tutup. Sudah kita lakukan penutupan dengan patching-patching agar jalan tetap aman dan fungsional,” ujar Kepala BPJN Aceh Heri Yugiantoro.
Heri menjelaskan, penanganan rutin kondisi jalan dilakukan melalui metode patching dan sapu lubang (salob) dengan memanfaatkan material Tambalan Cepat Mantap (TCM), bongkaran aspal menggunakan Cold Milling Machine (CMM), serta pelapisan hotmix. Pekerjaan perbaikan telah dilaksanakan sepanjang kurang lebih 4 kilometer di jalur lintas Banda Aceh–Medan yang melintasi Kota Kuala Simpang dan sekitarnya.
“Kami fokus pada titik-titik kritis terlebih dahulu. Ke depan, perbaikan akan dilanjutkan secara bertahap hingga ke batas Provinsi Sumatera Utara. Beberapa titik di perbatasan Aceh–Sumut juga sudah mulai ditangani,” tambah Heri.
Ke depan, perbaikan jalan akan dilanjutkan secara bertahap hingga mencapai batas Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah titik di kawasan perbatasan Aceh–Sumut juga telah mulai ditangani sebagai bagian dari upaya menjaga konektivitas antarprovinsi. Dalam pelaksanaannya, BPJN Aceh turut mendapat dukungan dari sejumlah BUMN Karya untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Sebagai langkah antisipasi keselamatan, BPJN Aceh juga memasang rambu-rambu peringatan pada sejumlah titik rawan kerusakan yang belum tertangani secara permanen, guna meningkatkan kewaspadaan para pengguna jalan.
Secara umum, berdasarkan laporan BPJN Aceh per 22 Januari 2026, akses transportasi darat melalui Jalan Nasional di seluruh Provinsi Aceh terus menunjukkan kemajuan signifikan. Ruas Banda Aceh–Meureudu, Meureudu–Bireuen, Bireuen–Aceh Utara, Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, hingga Kuala Simpang–batas Provinsi Sumatera Utara telah kembali fungsional untuk semua jenis kendaraan. Sejumlah jembatan darurat bailey juga telah terpasang dan dapat dilalui, sementara penanganan longsoran dan sedimen dilakukan secara bertahap di berbagai ruas penghubung antarwilayah.
Sejumlah jembatan yang sebelumnya secara darurat dipasang Jembatan Bailey juga telah memasuki tahap penanganan permanen yang ditandai dengan pelaksanaan groundbreaking oleh Menteri PU pada 21 Januari 2026. Jembatan-jembatan tersebut antara lain berada pada ruas Banda Aceh–Meureudu, Kota Bireuen–Aceh Utara (Jembatan Krueng Tingkem Mak), Kota Bireuen–Bener Meriah (Jembatan Teupin Mane), serta pada ruas Aceh Tengah–Nagan Raya di Jembatan Krueng Beutong.
Selain itu, penanganan permanen juga mulai dilaksanakan pada Jembatan Lawe Mengkudu I di ruas Gayo Lues–Kutacane, serta beberapa jembatan pada ruas Bireuen–Bener Meriah–Takengon yang sebelumnya putus akibat bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. (*)
