daelpos.com – Pemerintah makin serius menggeber program hilirisasi dan penguatan ketahanan energi demi mendorong kemandirian ekonomi nasional. Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Hambalang, Bogor, Rabu (25/3).
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil melaporkan perkembangan percepatan hilirisasi tahap awal. Dari 20 proyek yang sudah dirancang, sebagian telah memasuki tahap groundbreaking, sementara sisanya siap dikebut mulai bulan depan.
“Selain itu, kita tambah lagi 13 proyek hilirisasi dengan total investasi sekitar Rp239 triliun yang sedang difinalisasi,” ujar Bahlil.
Tak cuma hilirisasi, pemerintah juga tancap gas mengoptimalkan energi domestik guna menekan ketergantungan impor. Fokus diarahkan pada pengembangan etanol serta biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO).
“Bapak Presiden memerintahkan untuk memaksimalkan semua potensi energi dalam negeri, termasuk etanol dan biodiesel dari CPO,” jelasnya.
Di sisi lain, Bahlil turut melaporkan perkembangan harga komoditas energi dan mineral, khususnya batu bara dan nikel. Hingga kini, belum ada perubahan kebijakan besar, namun pemerintah terus memantau dinamika pasar global.
Meski membuka peluang relaksasi produksi, pemerintah menegaskan kebijakan itu akan dilakukan secara hati-hati. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan pasokan yang bisa menekan harga.
“Relaksasi harus terukur, terbatas, dan tetap menjaga keseimbangan supply-demand serta harga,” tegas Bahlil.
Pemerintah juga memberi sinyal akan menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) nikel. Langkah ini dinilai penting agar negara mendapat nilai lebih adil dari komoditas strategis tersebut.
“Kemungkinan besar HPM nikel akan kita naikkan,” tambahnya.
Arahan Presiden juga menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis negara. Selain itu, pemerintah diminta mencari sumber penerimaan baru dari sektor mineral yang selama ini dinilai belum optimal.
“Prioritasnya kepentingan negara. SDA kita adalah aset, dan harus memberi manfaat maksimal,” kata Bahlil.
Ia pun menegaskan, 2026 menjadi momentum pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. Pemerintah tak ingin lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah hanya demi mengejar volume produksi.
“Kalau tidak ideal, jangan sampai barang kita dijual murah. Harga harus bagus, produksi juga harus berkualitas,” tandasnya.
