Pemprov DKI Terapkan WFH Tiap Jumat, ASN Wajib Patuh Aturan

Wednesday, 1 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

daelpos.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Pusat melalui Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kementerian terkait.

“Setiap hari Jumat kita akan menerapkan work from home. Karena ini sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, maka Pemprov DKI akan mengikuti,” ujar Pramono usai rapat pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4).

Namun demikian, Pramono menegaskan kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh ASN. Pegawai yang bertugas di sektor pelayanan publik dan jabatan strategis tetap bekerja seperti biasa di lapangan.

Beberapa sektor yang dikecualikan antara lain layanan kesehatan, pemadam kebakaran (Gulkarmat), Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta pejabat struktural tingkat Madya dan Pratama.

“Yang berkaitan dengan pelayanan publik tetap bertugas seperti biasa, tidak ikut WFH,” tegasnya.

Kebijakan ini terutama berlaku bagi ASN yang menjalankan tugas administratif. Pemprov DKI juga menetapkan kuota WFH berkisar antara 25 hingga maksimal 50 persen dari total pegawai.

Saat ini, aturan teknis tengah disiapkan oleh Sekretaris Daerah bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan akan dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur.

Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI menetapkan dua hari kerja dengan pengaturan khusus bagi ASN. Selain Jumat sebagai hari WFH, Rabu tetap diberlakukan sebagai hari penggunaan transportasi umum.

“Ada dua hari yang diatur khusus, Rabu untuk transportasi umum dan Jumat untuk work from home,” jelas Pramono.

Pemprov DKI juga menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan WFH. ASN dilarang menyalahgunakan kebijakan tersebut, termasuk untuk kepentingan berlibur.

See also  DKI Jakarta Peringati Puncak HAN 2025: Komitmen Kuat Ciptakan Kota Layak Anak

Pengawasan dilakukan melalui sistem absensi mobile, serta larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN yang sedang menjalankan WFH.

“Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas,” tandasnya.

Berita Terkait

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar
Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan
UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak
MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub
Bank Jakarta Perluas Akses Modal, UMKM Tak Ketergantungan Pinjol
Pramono Dorong Percepatan Belanja APBD DKI Jakarta
DPRD DKI Soroti Raperda APBD 2027 Senilai Rp82,89 Triliun
Tag :

Berita Terkait

Thursday, 19 November 2026 - 15:44 WIB

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan, Dinas PPAPP dan DPRD DKI Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Tuesday, 17 November 2026 - 16:59 WIB

Blok M Makin Ramai, Dishub DKI Perketat Penertiban Parkir Liar

Wednesday, 4 November 2026 - 17:15 WIB

Dinas PPAPP Perkuat Pencegahan Kekerasan di 44 Kecamatan

Tuesday, 3 November 2026 - 17:22 WIB

UPT PPPA DKI Perkuat Perlindungan dan Pengasuhan Anak

Tuesday, 3 November 2026 - 14:05 WIB

MRT Jakarta Benahi Standar Keselamatan Kios Blok M Hub

Berita Terbaru

Berita Utama

BRI Perkuat Sinergi BUMN dalam Penanganan Bencana Nasional

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:18 WIB

Berita Utama

Kementerian PU Pulihkan Jaringan Air Baku Pascagempa di Maluku Tenggara

Thursday, 19 Nov 2026 - 16:14 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta / foto ist

News

UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Thursday, 19 Nov 2026 - 15:53 WIB