daelpos.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Merdeka, Jakarta, Senin (22/6). Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan perkembangan program hilirisasi nasional, ketahanan energi, hingga upaya menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Usai rapat, Bahlil mengungkapkan salah satu capaian penting pemerintah adalah rampungnya proyek ekosistem baterai kendaraan listrik hasil kerja sama antara Contemporary Amperex Technology Co. Limited dan PT Aneka Tambang Tbk.
“Program hilirisasi kita untuk ekosistem baterai mobil yang kerja sama antara CATL dan Antam sudah selesai. Insyaallah akan diresmikan pada akhir Juli,” kata Bahlil.
Menurutnya, proyek tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan industri kendaraan listrik nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok baterai global.
Selain hilirisasi, rapat juga membahas kondisi ketahanan energi nasional. Bahlil memastikan pemerintah terus memantau ketersediaan energi agar kebutuhan masyarakat dan industri tetap terjaga.
“Ketahanan energi kita rata-rata berada di atas 20 hari minimum,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, terus melakukan langkah antisipatif untuk memastikan pasokan energi nasional tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan aktivitas ekonomi.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyoroti keberlangsungan pelayanan listrik nasional. Bahlil menjelaskan, pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah mengevaluasi sejumlah faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik, termasuk ketersediaan batu bara.
Ia menyebut kebutuhan konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara penugasan pasokan dari Kementerian ESDM kepada perusahaan pemasok telah mencapai 180 hingga 190 juta ton.
“Yang sudah dikontrak oleh PLN sekitar 134 juta ton. Secara kontrak sebenarnya tidak ada masalah. Namun, yang menjadi perhatian PLN adalah kebutuhan batu bara dengan kalori menengah untuk proses blending,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi persoalan serupa terulang, pemerintah mengambil langkah pengawasan yang lebih ketat. Salah satunya dengan membentuk tim khusus pengadaan batu bara yang melibatkan berbagai pihak.
“Pemerintah sudah membantu PLN agar pelayanan listrik berjalan baik. Namun kami juga meminta PLN segera melakukan maintenance agar memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bahlil.
Tim tersebut akan terdiri dari unsur PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, BPKP, serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.
Menurut Bahlil, pengawasan yang lebih terintegrasi diperlukan agar proses pengadaan berjalan efektif dan tidak mengganggu pasokan listrik nasional.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh kementerian dan lembaga terkait segera mengambil langkah konkret untuk mencegah gangguan pelayanan listrik.
“Arahan Bapak Presiden adalah memastikan langkah-langkah yang terukur dan percepatan penyelesaian agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” tegas Bahlil.
Pertemuan di Istana Merdeka itu menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat program hilirisasi industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memastikan masyarakat mendapatkan layanan listrik yang andal sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi Indonesia ke depan.
