daelpos.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih salah satunya bermanfaat untuk menyerap tenaga kerja lokal, hingga mewujudkan pemerataan pembangunan.
Menurut Mendes Yandri, langkah ini juga demi memastikan masyarakat sekitar dapat merasakan langsung manfaat Kopdes Merah Putih, sekaligus meminimalkan kesenjangan sosial di wilayah tersebut.
“Jadi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, ini akan menyerap tenaga kerja tujuh belas orang. Dan wajib hukumnya berasal dari desa, atau kelurahan Kopdes ini berada. Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes, Pak. Pasti kita periksa,” papar mantan Wakil Ketua MPR RI itu saat melakukan Tatap Muka bersama Kepala Desa dan Kelurahan se- Kabupaten Flores Timur, di Gudang Kopdes Merah Putih Kecamatan Weri, Jumat (3/06/2026).
Lebih luas, Mendes Yandri juga menyatakan, Kopdes Merah Putih juga menyediakan khusus sebagai solusi permodalan yang mudah, ringan, dan legal bagi warga lokal. Program ini dirancang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjaman online ilegal dengan skema bunga yang ditekan sangat rendah.
Karena itu, pemerintah mendorong agar suku bunga pinjaman ini maksimal hanya 6 persen per tahun. Selain menyediakan gerai pinjaman, gerai atau Toko Desa dari Kopdes ini difungsikan juga sebagai distributor sembako bersubsidi, penampung hasil panen petani, dan penyedia kebutuhan pokok warga.
“Kemudian nanti gerainya Bapak Ibu, itu nanti akan ada pupuk. Ada Bank BNI juga. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lagi pinjam di rentenir Bu. Maka Pak Presiden Prabowo itu ingin menghapus rentenir melalui adanya sarana dari Bank Himbara,” jelas Menteri asal Bengkulu Selatan ini.
Di samping itu, kata Mendes Yandri, pemerintah akan terus mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kekurangan pada program Kopdes Merah Putih. Evaluasi ini difokuskan pada perbaikan tata kelola, tata letak gerai yang dinilai kurang strategis, serta peningkatan pengawasan agar operasionalnya lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Jadi saya ibaratkan sebatang pohon durian, buahnya 100, mungkin 1 atau 2 yang busuk. Yang busuk ini yang dibuang bukan batangnya yang ditebang. MBG kalau ada korupsi bukan MBG yang ditebang,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan itu; Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, Wagub NTT Johni Asadoma, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen. Sementara yang mendampingi Mendes Yandri; Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani.
