daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur terus melakukan upaya penanganan dampak kekeringan dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di wilayah terdampak.
Hingga 28 Agustus 2026, BPBPK Jawa Timur telah menyalurkan bantuan melalui 44 ritasi truk tangki air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pamekasan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar yang harus dijaga, terutama ketika sejumlah wilayah menghadapi kondisi kekeringan. Oleh karenanya, Kementerian PU terus melakukan langkah penanganan dengan menyesuaikan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
“Air merupakan fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” kata Menteri Dody.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian PU dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan air bersih di tengah menurunnya ketersediaan sumber air akibat kondisi kekeringan.
Dalam pelaksanaannya, BPBPK Jawa Timur berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pamekasan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan bantuan, menentukan prioritas penyaluran, serta memastikan distribusi air bersih dapat menjangkau masyarakat terdampak secara tepat sasaran.
Kepala BPBPK Jawa Timur, Denny Kumara, mengatakan bahwa penyaluran bantuan air bersih dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh akses air bersih.
“Kementerian PU terus berupaya hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam kondisi ketika kebutuhan dasar seperti air bersih mengalami gangguan akibat kekeringan. Melalui BPBPK Jawa Timur, kami menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di wilayah terdampak, terutama di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pamekasan,” ujar Denny Kumara.
Hingga 28 Agustus 2026, penyaluran bantuan air bersih telah mencapai 192.000 liter dan memberikan manfaat bagi sekitar 18.742 jiwa masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut Denny, pelaksanaan bantuan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak-pihak terkait agar penyaluran air bersih dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami terus berkoordinasi untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Penyaluran bantuan air bersih ini menjadi salah satu bentuk komitmen Kementerian PU dalam memberikan dukungan terhadap masyarakat yang terdampak kondisi darurat, sekaligus memperkuat sinergi penanganan kekeringan di berbagai daerah.
Melalui langkah tersebut, Kementerian PU terus berkomitmen untuk hadir memberikan pelayanan dan dukungan infrastruktur bagi masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih di wilayah yang terdampak kekeringan.(#PU608)
