daelpos.com – Transisi energi Indonesia perlu bergeser dari sekadar pencapaian target menuju pelaksanaan nyata yang mampu mempercepat pengembangan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Guru Besar Institut Teknologi PLN (ITPLN), Prof. Syamsir Abduh, menilai transisi energi tidak cukup dimaknai sebagai peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Transisi energi tersebut harus mencakup pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan industri, investasi, teknologi, sumber daya manusia, hingga tata kelola energi nasional.
Menurut Syamsir, Indonesia perlu memastikan setiap target transisi energi dapat diterjemahkan menjadi proyek yang benar-benar siap dilaksanakan. Proyek tersebut harus memenuhi kelayakan finansial, kesiapan teknis, dukungan infrastruktur kelistrikan, serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang terukur.
“Keberhasilan transisi energi tidak hanya diukur dari banyaknya kebijakan yang ditetapkan atau kapasitas energi terbarukan yang direncanakan, tetapi dari seberapa banyak listrik bersih yang benar-benar dihasilkan,” ujar Syamsir dalam keterangannya, Jum’at, 6 November 2026.
Ia menilai, indikator keberhasilan transisi energi juga harus mencakup penurunan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, penguatan ketahanan energi, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Dengan demikian, kebijakan energi tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi menghasilkan perubahan nyata dalam sistem kelistrikan.
Untuk mempercepat pelaksanaan transisi energi, Syamsir menekankan pentingnya lima strategi utama. Pertama, pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi melalui aturan yang konsisten dan mampu meningkatkan kelayakan pendanaan atau bankability proyek energi terbarukan. Kepastian tersebut menjadi faktor penting untuk menarik investor dan lembaga pembiayaan.
Kedua, percepatan pengembangan energi terbarukan harus diarahkan pada realisasi proyek, bukan sekadar penetapan target. Potensi energi surya, panas bumi, tenaga air, dan sumber energi terbarukan lainnya perlu dikembangkan menjadi pembangkit yang beroperasi dan mampu memasok listrik bersih secara berkelanjutan.
Ketiga, kesiapan jaringan listrik harus menjadi prioritas. Pengembangan pembangkit energi terbarukan perlu diimbangi pembangunan jaringan transmisi, interkoneksi ant wilayah, penyimpanan energi, serta penerapan jaringan listrik cerdas atau smart grid. Infrastruktur tersebut diperlukan agar listrik dari sumber energi terbarukan dapat disalurkan secara andal.
Keempat, Indonesia perlu menetapkan jalur transisi batu bara yang kredibel dan terukur. Upaya pengurangan ketergantungan terhadap batu bara tidak hanya menyasar pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan nasional, tetapi juga pembangkit listrik mandiri atau captive power plants yang memasok kebutuhan kawasan industri.
Kelima, mobilisasi investasi dan pengembangan teknologi harus berjalan beriringan. Pendanaan swasta dan internasional perlu diperkuat, sekaligus mendorong peningkatan kapabilitas industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar teknologi energi bersih, tetapi juga mampu berperan dalam rantai pasok dan pengembangan teknologi.
Syamsir menegaskan, transisi energi Indonesia membutuhkan pendekatan yang menghubungkan kebijakan, kesiapan proyek, infrastruktur, pembiayaan, dan pengembangan industri. Dengan strategi yang terintegrasi, transisi energi diharapkan tidak hanya mempercepat pemanfaatan energi bersih, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat kemandirian energi nasional.*
