Bertemu Jajaran BPOM, Menteri PANRB Bahas Penguatan Reformasi Birokrasi

Thursday, 21 March 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atas capaiannya pada kenaikan nilai indeks reformasi birokrasi (RB) serta nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Prestasi ini menunjukkan keseriusan BPOM dalam mengimplementasi reformasi birokrasi (RB) Tematik.

Menteri Anas berharap BPOM dapat menjadi bagian dari birokrasi berdampak dan melakukan jemput bola dalam menjalankan layanannya. “Saya sangat berharap BPOM ini bisa menjadi bagian birokrasi yang berdampak. Kedua, jemput bola. Sebenarnya RB berdampak ini intinya kan dampak bukan administrasi,” ujarnya dalam audiensi dengan Kepala BPOM, di Jakarta, Kamis (21/03).

Menurutnya, BPOM dapat melakukan monitoring dan evaluasi pada UPT BPOM yang tersebar di daerah termasuk yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP). “Harapan saya bisa di monev, sejauh mana jemput bolanya, bisa diukur ouput dan outcomenya perbulan, pertahunnya berapa,”ungkapnya.

Untuk diketahui pada 2022-2024, praktik terbaik (best practice) BPOM telah dilakukan benchmark dalam pengelolaan RB oleh sembilan kementerian/lembaga dan penyelenggaraan pelayanan publik oleh enam kementerian/lembaga. Kemudian pada penerapan Zona Integritas (ZI), sejak 2017 hingga 2023, terdapat 31 unit kerja BPOM yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 5 unit kerja predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Khusus di tahun 2023, BPOM mengusulkan 9 unit kerja untuk memperoleh predikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, tiga diantaranya memperoleh predikat Menuju WBK. “Saya senang lihat tadi beberapa angka-angka terutama WBK dan WBBMnya mudah-mudahan nanti bisa terus didorong, saya kira bisa lebih fokus untuk bisa lebih meningkatkan beberapa capaiannya. Selamat atas capaian ini,” tutur Menteri Anas.

Lebih lanjut Menteri Anas juga berpesan kepada BPOM untuk menginteroperabilitaskan beberapa aplikasi dalam satu portal sebagai upaya mendukung transformasi digital pada pemerintahan. Ditegaskan bahwa arahan Presiden Joko Widodo tidak ada lagi satu inovasi, satu aplikasi. “Nah sekarang bagaimana aplikasi yang ada diinteroperabilitaskan ke dalam satu portal sehingga semua masuk satu portal, sehingga portal itu akan mengintegrasikan semua layanan yang dibutuhkan masyarakat. Mudah-mudahan nanti bisa segera diwujudkan,” imbuh Anas.

See also  Kemenag Siapkan Rp73 Miliar Tunjangan Khusus Bagi 9.043 Guru Madrasah Daerah 3T

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan BPOM dalam mengakselerasi RB Tematik diantaranya yaitu peningkatan pengunaan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan barang/jasa. Dalam kesempatan itu, Plt Kepala BPOM L. Rizka Andalusia menyampaikan bahwa hal itu dilakukan melalui kegiatan aksi monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan dan melalui akselerasi peningkatan penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM berdasarkan Instruksi Presiden No. 2/2022 sebagai tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan PDN pada pengadaan barang/jasa BPOM.

Selanjutnya, pada digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, BPOM melakukan edukasi masyarakat terhadap 874 Desa Pangan Aman melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa online tahun 2023 yang berdampak pada percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan konsumsi pangan bernutrisi untuk penurunan prevalensi stunting. Sementara, pada peningkatan investasi juga telah dilakukan deregulasi perizinan berusaha dan proses pendaftaran secara elektronik untuk memudahkan pelaku usaha dan tranparansi perizinan (66 layanan perizinan di BPOM).

Lebih lanjut disampaikan, BPOM juga telah melakukan beberapa upaya dalam pengentasan kemiskinan. Seperti, pembinaan 739 fasilitator dan pendampingan 2.787 UMKM obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan pada tahun 2023, serta sosialisasi dan bimtek peningkatan pengetahuan terhadap 17.547 UMK pangan. Terakhir, dijelaskan bahwa BPOM juga telah melakukan beberapa upaya dalam pengendalian inflasi salah satunya melalui pengawasan dan pelaporan secara elektronik terhadap realisasi produksi, impor, dan distribusi obat dan makanan untuk mencegah penumpukan barang (dumping).

Berita Terkait

Jangan Sampai Anak Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri
Mitigasi Risiko, Menteri Dody Pantau Huntara Tegal
Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Disiapkan Menjadi Kawasan Pendidikan Terpadu
KOWANI Tegaskan KLB Tak Punya Dasar Konstitusional
BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi dan Kewenangan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan
Kementerian PU Gerak Cepat Tangani Huntara Rusak Akibat Puting Beliung di Aceh Utara
Hutama Karya Catat Lebih dari 900 Ribu Kendaraan Melintas di JTTS Selama Libur Panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila
Kementerian PU Percepat Pelaksanaan Program Prioritas Presiden, Pastikan Berjalan Tepat Sasaran dan Tepat Waktu

Berita Terkait

Monday, 8 June 2026 - 09:20 WIB

Jangan Sampai Anak Lokal Jadi Penonton di Tanah Sendiri

Sunday, 7 June 2026 - 18:16 WIB

Mitigasi Risiko, Menteri Dody Pantau Huntara Tegal

Saturday, 6 June 2026 - 20:46 WIB

Sekolah Rakyat Jatim 1 Surabaya Disiapkan Menjadi Kawasan Pendidikan Terpadu

Friday, 5 June 2026 - 01:49 WIB

KOWANI Tegaskan KLB Tak Punya Dasar Konstitusional

Thursday, 4 June 2026 - 16:01 WIB

BULD DPD RI Temui Disharmonisasi Regulasi dan Kewenangan Pusat-Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan

Berita Terbaru

Berita Utama

Dari London hingga Papua, Mereka Datang untuk Membangun Indonesia

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:31 WIB

Berita Utama

Pemerintah dan DPR Sepakat ASN Disesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah

Tuesday, 9 Jun 2026 - 00:29 WIB

foto ist

News

Shin Tae-yong Resmi Latih Persija

Monday, 8 Jun 2026 - 17:02 WIB

ilustrasi / foto ist

Megapolitan

Dolar Tembus Rp18.000, Omzet Warteg Anjlok hingga 50 Persen

Monday, 8 Jun 2026 - 16:57 WIB