Gus Halim Targetkan Program Prioritas Tuntas Sebelum Kabinet Baru

Wednesday, 5 June 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DAELPOS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa program kegiatan prioritas sedang dalam tahap penyelesaian administrasi, sosialisasi, pengecekan lapangan, revisi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini juga menargetkan program penyaluran pembangunan ke setiap wilayah desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi akan tuntas sebelum beralihnya kabinet baru pada akhir 2024.

“Kegiatan prioritas, khususnya bantuan kepada desa dan/atau masyarakat seperti desa wisata, bantuan permodalan BUMDesa, dan infrastruktur ketransmigrasian, ditargetkan mulai bertahap pada awal Semester II Tahun 2024,” kata Profesor Kehormatan UNESA ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Gus Halim meyakini program prioritas dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, bahkan melampaui target RPJMN. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari proses perencanaan anggaran yang baik.

Selain itu, Gus Halim menekankan bahwa mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh terhadap kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang diterapkan saat ini mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur.

“Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini

Lebih lanjut, Gus Halim menjelaskan bahwa keberadaan unit-unit BUMDesa dan Desa Wisata di seluruh pelosok desa telah menjadi motor penggerak kemandirian desa. Desa mandiri dapat melampaui target pencapaian RPJMN 2024. Sejak tahun 2015, jumlah desa mandiri mengalami lonjakan signifikan dari 174 desa menjadi 11.456 desa, atau bertambah 11.282 desa di seluruh Indonesia.

Meskipun demikian, Gus Halim menegaskan bahwa Kemendes PDTT terus berupaya keras untuk meningkatkan jumlah desa mandiri agar lebih banyak dan merata. Hal ini juga menjadi bukti bahwa dana desa efektif dalam memajukan desa-desa di Indonesia.

See also  Sandiaga Uno: Dibina Pertamina dan BUMN, Para UMKM dapat Berkembang dan Bangkit

“Desa mandiri pada tahun 2015 berjumlah 174, dan hari ini sudah mencapai 11.456 desa, sehingga telah melampaui target RPJMN 2024,” ungkap Doktor Kehormatan UNY ini.

Hadir dalam Raker tersebut adalah Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Dirjen PPKTrans Danton Ginting, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, dan Kepala BPI Ivanovich Agusta.

Berita Terkait

Tutup Raker, Ini Pesan Mendes dan Wamendes
Apresiasi Penguatan LPKS, LaNyalla: Jatim Mampu Turunkan Pengangguran Terbuka
Dukung Layanan Administrasi Pemerintah, Kementerian PANRB-PERURI Lakukan Perjanjian Penugasan
Kolaborasi Jadi Kunci Menuju Pemerintah Digital Berorientasi Kepuasan Pengguna
Mendes Yandri Ajak Muhammadiyah Bina Desa Sukseskan Kopdes Merah Putih
Menciptakan Kesejahteraan Rakyat, Wamen Viva Yoga Ingin Bambu Dibudidayakan di Kawasan Transmigrasi
Hasil Pengawasan Haji: Komite III DPD RI Usulkan Langkah Strategis
Tinjau Implementasi Program RB Tematik Ketahanan Pangan, Menteri PANRB: Ketahanan Pangan Penting Untuk Cegah Stunting

Berita Terkait

Tuesday, 15 July 2025 - 21:33 WIB

Tutup Raker, Ini Pesan Mendes dan Wamendes

Tuesday, 15 July 2025 - 21:19 WIB

Apresiasi Penguatan LPKS, LaNyalla: Jatim Mampu Turunkan Pengangguran Terbuka

Tuesday, 15 July 2025 - 07:31 WIB

Dukung Layanan Administrasi Pemerintah, Kementerian PANRB-PERURI Lakukan Perjanjian Penugasan

Tuesday, 15 July 2025 - 07:27 WIB

Kolaborasi Jadi Kunci Menuju Pemerintah Digital Berorientasi Kepuasan Pengguna

Friday, 11 July 2025 - 21:57 WIB

Mendes Yandri Ajak Muhammadiyah Bina Desa Sukseskan Kopdes Merah Putih

Berita Terbaru

News

DPD RI Dorong Pemerintah Pusat Revisi PP Penataan Ruang

Wednesday, 16 Jul 2025 - 09:54 WIB