Manajemen Krakatau Steel Harus Diperiksa

Wednesday, 18 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus / Foto Istimewa

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus / Foto Istimewa

DAELPOS.com – Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai apabila DPR RI dan Pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan industri baja nasional, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa manajemen PT. Krakatau Steel (KS) secara menyeluruh. Sebab dalam waktu tujuh tahun berturut-turut ke belakang PT. KS selalu konsisten merugi.

Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat dengan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/12/2019). Politisi PDI-Perjuangan ini pada tahun 2015 mengaku pernah mengajukan beberapa opsi perbaikan untuk menyelamatkan PT. KS.

“Namun tidak dilakukan. Dan kita sudah tahu ujungnya ini waktu itu. Bahkan kami minta waktu itu pada BUMN, semua proyek Pemerintah diwajibkan pakai besinya Krakatau Steel. Gak nutup itu, gak jalan proyek kalau disuruh beli punyanya Krakatau Steel. Kasihan juga industri beli baja mahal-mahal di Krakatau Steel, jadi harus ada keseimbangan,” jelasnya.

Deddy menjelaskan bahwa hal yang paling tepat dilakukan saat ini adalah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk PT. KS, sebab masalah utama bukan terletak pada impor bijih besi melainkan pada internal PT. KS. Diketahui pada 2012, beban keuangan PT. KS baru 41 juta dollar AS, kemudian meningkat tajam di tahun 2018 sebesar 141 juta dollar AS.

“Jadi kalau kita mau bikin Panja, Panja-in dulu Krakatau Steel. Yang benar dulu kita urus ini barang. Tapi dari sisi impornya, memang kita harus selalu melihat antara kepentingan strategis nasional, dengan kepentingan luar yang menjadikan kita pasar, Jangan diartikan bahwa kita anti impor, karena persoalan kita bukan di impor tapi daya beli,” tegasnya.(RED)

See also  Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas, Target 318 Km Jalan Nasional Baru Terbangun Tahun 2024

Berita Terkait

Wamenperin Acungi Jempol Komitmen PT MMKI Penuhi TKDN
Kunjungi Terminal BBM Tanjung Gerem, Menteri Bahlil Apresiasi Kesiapan Nataru Pertamina
Konsisten Kembangkan Energi Hijau, PLN Group Diganjar 42 Penghargaan dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM
Menteri PU: Teknologi Adalah Kunci Masa Depan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Mendes Yandri Ajak Kader Muhammadiyah Bersinergi Majukan Setiap Desa di Indonesia
Kunjungan ke Maluku, Menteri ESDM Pastikan Listrik PLN di Indonesia Timur Andal Hadapi Nataru
Persahabatan Haidar Alwi Dan Listyo Sigit Prabowo: Antara Spiritualitas Holistik, dan Harmoni dalam Toleransi.
Dinilai Akan Ungkit Tax Ratio, Sultan Dukung Kementerian UMKM Bentuk Holding UMKM

Berita Terkait

Sunday, 22 December 2024 - 18:39 WIB

Wamenperin Acungi Jempol Komitmen PT MMKI Penuhi TKDN

Sunday, 22 December 2024 - 17:52 WIB

Kunjungi Terminal BBM Tanjung Gerem, Menteri Bahlil Apresiasi Kesiapan Nataru Pertamina

Sunday, 22 December 2024 - 17:26 WIB

Konsisten Kembangkan Energi Hijau, PLN Group Diganjar 42 Penghargaan dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM

Saturday, 21 December 2024 - 18:31 WIB

Menteri PU: Teknologi Adalah Kunci Masa Depan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Saturday, 21 December 2024 - 17:53 WIB

Mendes Yandri Ajak Kader Muhammadiyah Bersinergi Majukan Setiap Desa di Indonesia

Berita Terbaru

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid / foto ist

Nasional

Pemerintah Siapkan Lima Prioritas Strategi AI Indonesia

Sunday, 22 Dec 2024 - 21:21 WIB

ilustrasi / foto ist

Ekonomi - Bisnis

Hingga Akhir 2024, Total Nilai Ekspor UMKM Binaan BCA Capai Rp37 Miliar

Sunday, 22 Dec 2024 - 18:55 WIB