DAELPOS.com – Pembangunan peningkatan Jalan Ki Hajar Dewantoro di Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, yang dibiayai dari APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.937.575.000,00, saat ini tengah menjadi sorotan. Proyek yang dikerjakan oleh PT Srikandi Megah Seraya sebagai pemenang tender kontrak ini melibatkan pengerjaan konstruksi badan jalan beton bertulang dan pembangunan talud di tepi kanan kiri jalan.
Namun, dalam proses pengerukan tanah untuk pembuatan talud saluran air (drainase) di sisi jalan, muncul dugaan adanya praktik jual beli tanah uruk yang diduga melibatkan warga sekitar. Seorang warga yang ditemui oleh awak media pada Kamis (01/08/2024) mengungkapkan bahwa dirinya membeli tanah uruk dari hasil galian tersebut dengan harga Rp. 60.000 per rit truk, dengan rincian Rp. 20.000 untuk organisasi masyarakat (ormas) setempat dan Rp. 40.000 untuk Ketua RW. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai pihak yang menjual tanah tersebut, warga tersebut enggan memberikan jawaban.
“Satu ritnya sebesar Rp. 60.000, mas,” ungkap warga Gondrong tersebut.
Dalam upaya menggali lebih jauh terkait dugaan jual beli tanah ini, tim media mencoba menemui mandor pelaksana dari PT Srikandi Megah Seraya, namun tidak berhasil bertemu di lokasi. Seorang pekerja yang ditemui di bedeng proyek pada Kamis (01/08/2024), yang enggan menyebutkan namanya, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya praktik jual beli tanah uruk di lokasi. Ia juga menyarankan untuk menghubungi Ketua RW setempat, Pak Sopian, yang dapat mengatur pertemuan dengan pengawas lapangan.
Namun, ketika awak media bertanya kepada Pak Sopian mengenai isu jual beli tanah uruk, Pak Sopian justru menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan memberikan ancaman kepada awak media. Ia mengancam akan mengundang ormas setempat jika temuan ini dipublikasikan. Sikap ini semakin menimbulkan kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan terkait praktik jual beli tanah uruk tersebut.
Warga yang berada di lokasi hanya mengangguk, seolah membenarkan pernyataan yang diberikan oleh Ketua RW tersebut.
Awak media juga telah mencoba menghubungi pihak PT Srikandi Megah Seraya sebagai kontraktor proyek melalui pesan WhatsApp pada Jumat (02/08/2024) untuk meminta klarifikasi terkait dugaan jual beli tanah galian ini, namun hingga berita ini diturunkan, pihak kontraktor belum memberikan tanggapan.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang seharusnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan hukum serta transparansi dalam proyek ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.
