Jaksa KPK Dalami Kasus Pencucian Uang Soetikno

Thursday, 26 December 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 DAELPPOS.com – Selain menyuap, eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar senilai total Rp 46 miliar, pendiri sekaligus mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo juga didakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. 

“Terdakwa melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan-perbuatan lain atas harta kekayaan,” beber Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (26/12). 

Jaksa mengungkapkan, TPPU ini dilakukan Soetikno bersama Emirsyah pada 8 Juni 2009-November 2014. Emirsyah disebut jaksa menitipkan uang USD 1.458.364 dalam rekening Woodlake International ke rekening atas nama Soetikno di Standard Chartered Bank.

Uang itu disebut untuk membayar pelunasan kredit Emirsyah Satar di UOB Indonesia, membayar apartemen di Melbourne, Australia, dan apartemen di Silversea, Singapura.

Dia juga mengambil alih kepemilikan satu unit apartemen di Singapura kepada Innospace Investment Holding. 

Uang yang digunakan merupakan uang suap yang diterima Emirsyah Satar dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. 

“Kegiatan tersebut merupakan upaya terdakwa dan Emirsyah Satar untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan Emirsyah Satar yang berasal dari fee atas pengadaan pesawat,” beber Jaksa. 

Atas perbuatannya itu, Soetikno didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. [OKT]
 

See also  Nadiem: Asesmen Nasional Sempurnakan Sistem Evaluasi Pendidikan Indonesia

Berita Terkait

Kementerian PU Lakukan Identifikasi dan Siagakan Alat Berat Tangani Banjir Sungai di Maluku Utara
Pameran Produk Unggulan Bakal Naikkan Pelaku Usaha Desa ke Level Nasional
166 Sekolah Rakyat Diresmikan, Pendidikan Jadi Sorotan Presiden
Dukung Kampus Patriot, Kementerian Transmigrasi Perkuat Infrastruktur Digital dengan BSSN
Diresmikan Prabowo, Hutama Karya Rampungkan Infrastruktur Energi Kilang Balikpapan
Jaga Akses Bireuen–Aceh Utara, Kementerian PU Bangun Jembatan Krueng Tingkeum
Kementerian PU Mulai Bangun Huntara Modular di Langkahan Aceh Utara, Siapkan Hunian Sementara untuk 60 KK
Pengungsi Aceh Tamiang Masuki Babak Baru, Hutama Karya Pimpin Serah Terima 600 Huntara

Berita Terkait

Wednesday, 14 January 2026 - 18:22 WIB

Kementerian PU Lakukan Identifikasi dan Siagakan Alat Berat Tangani Banjir Sungai di Maluku Utara

Wednesday, 14 January 2026 - 14:53 WIB

Pameran Produk Unggulan Bakal Naikkan Pelaku Usaha Desa ke Level Nasional

Wednesday, 14 January 2026 - 11:52 WIB

166 Sekolah Rakyat Diresmikan, Pendidikan Jadi Sorotan Presiden

Wednesday, 14 January 2026 - 08:51 WIB

Dukung Kampus Patriot, Kementerian Transmigrasi Perkuat Infrastruktur Digital dengan BSSN

Tuesday, 13 January 2026 - 20:19 WIB

Diresmikan Prabowo, Hutama Karya Rampungkan Infrastruktur Energi Kilang Balikpapan

Berita Terbaru