Pemerintah Pastikan Biaya Haji 2025 Rasional

Wednesday, 4 December 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi / foto ist

ilustrasi / foto ist

DAELPOS.com – Wakil Menteri Agama RI, Romo R Muhammad Syafi’i, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar kebijakan terkait ongkos haji dirancang lebih rasional dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

“Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pelayanan haji yang lebih baik,” ujar Romo Syafi’i, Selasa (3/12/2024).

Hal ini disampaikannya dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Investasi dan Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji” yang berlangsung di Jakarta.

Turut hadir, Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, Kepala BP Danantara, Muliaman Hadad, Pimpinan Baznas, Zainul Bahar Noor, Anggota DPR Komisi VIII, Ina Ammania, Presidium Nasional KAHMI, Abdullah Puteh, dan Guru Besar Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Euis Amalia.

Lebih lanjut, Wamenag Romo Syafi’i juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap kebutuhan jemaah haji. Salah satu upayanya adalah membangun Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut Romo, rencana pembangunan Kampung Haji ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jemaah haji asal Indonesia.

“Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektare di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektare di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia,” tambah Romo.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa tantangan besar dalam pengelolaan dana haji adalah keberlanjutan pembiayaan, terutama jika kuota haji meningkat atau ada keberangkatan haji dua kali dalam satu tahun seperti yang diperkirakan pada tahun 2027 mendatang.

“Sinergi antara pemerintah, pengelola dana, dan masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkesinambungan,” tegasnya.

See also  Dirjen Bina Adwil: Akurasi Data, Menjadi Kunci Kebijakan yang Efektif

Berita Terkait

Menteri Dody Tindak Tegas Judi Online, Transaksi Pegawai PU Tembus Rp12 Miliar
Komite II DPD RI Dorong Penguatan Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan
Transmigrasi Hari Ini: Perpindahan Penduduk Dari Miskin Menjadi Sejahtera
Dorong Predictive Cyber Intelligence, MDI Ventures Sabet Indonesia Cyber Security Excellence Award 2026
Keracunan MBG Tembus 50 Ribu Orang, Filep Desak Pembenahan Sistemik Hingga Potensi Sanksi Pidana
Hutan.ID Fest 2026: Dari Refleksi Menuju Aksi Jaga Hutan
Pembangunan Jalan KEK Bitung Perkuat Konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus
Pramono Buka Opsi CFD Jakarta Digelar Dua Kali Sepekan

Berita Terkait

Tuesday, 15 September 2026 - 16:28 WIB

Menteri Dody Tindak Tegas Judi Online, Transaksi Pegawai PU Tembus Rp12 Miliar

Tuesday, 15 September 2026 - 07:30 WIB

Komite II DPD RI Dorong Penguatan Pencegahan dan Penanganan Karhutla di Kalimantan Selatan

Monday, 14 September 2026 - 18:11 WIB

Transmigrasi Hari Ini: Perpindahan Penduduk Dari Miskin Menjadi Sejahtera

Monday, 14 September 2026 - 10:56 WIB

Dorong Predictive Cyber Intelligence, MDI Ventures Sabet Indonesia Cyber Security Excellence Award 2026

Monday, 14 September 2026 - 10:04 WIB

Keracunan MBG Tembus 50 Ribu Orang, Filep Desak Pembenahan Sistemik Hingga Potensi Sanksi Pidana

Berita Terbaru

Energy

PGN Perluas Edukasi Gas Bumi Lewat City Gas Tour 2026

Tuesday, 15 Sep 2026 - 19:44 WIB

Nasional

Perkuat Tata Kelola, Hutama Karya Gandeng Kejati Sumsel

Tuesday, 15 Sep 2026 - 19:33 WIB