Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2025 Segera Hadir

Tuesday, 11 March 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

DAELPOS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah menyiapkan penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025. Gelaran kompetisi inovasi ini kembali hadir setelah rehat sejenak pada tahun 2024 guna mengevaluasi pembinaan inovasi pelayanan publik serta penyelenggaraan KIPP.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru menyampaikan agar instansi pemerintah dan BUMN serta BUMD dapat bersiap untuk mengikuti KIPP tahun 2025 ini. Persiapan dapat dilakukan dengan memilih inovasi terbaik untuk diikutsertakan.

“Kementerian PANRB meminta agar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD dapat menyiapkan diri untuk mendaftarkan inovasi terbaiknya dalam gelaran KIPP di tahun ini,” jelas Deputi Otok di Jakarta, Senin (10/03/2025).

Deputi Otok melanjutkan bahwa KIPP merupakan salah satu upaya untuk mendorong tumbuhnya budaya inovasi bagi seluruh instansi pemerintah. Dengan mendorong penciptaan inovasi, ASN yang terlibat didalamnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan ide, gagasan, serta pemikiran yang dapat menumbuhkan kreatifitas dalam bekerja. Selain itu, dapat mendorong ASN untuk selalu berpikir kritis dan adaptif ditengah perubahan global serta untuk menjawab tantangan yang hadir.

Dalam pelaksanaannya, KIPP melakukan penjaringan, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan kepada inovasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah serta BUMN dan BUMD. Penyelenggaraan KIPP telah berjalan selama 10 tahun sejak 2014 dan telah menghasilkan 1.065 Top Inovasi Pelayanan Publik Terbaik.

Selama sepuluh kali penyelenggaraan, terdapat 24.442 inovasi telah terdaftar dan sebanyak 13.491 inovasi dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 1.065 Top Inovasi Pelayanan Publik, sebanyak 263 inovasi diantaranya telah direplikasi oleh lintas instansi pemerintah.

KIPP tidak hanya memberikan dampak terhadap akselerasi pelayanan publik di Indonesia saja. Tiga Top Inovasi Pelayanan Publik juga sudah mendapatkan pengakuan di kancah internasional melalui ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA).

See also  Daerah Bentuk Command Center untuk Menampilkan informasi dan Edukasi Lengkap tentang Covid 19

Ketiga inovasi tersebut adalah Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) – One Stop Service Penanggulangan Kemiskinan dari Kabupaten Sragen (2015). Kemudian, Program Pengendalian Malaria Kabupaten Teluk Bintuni melalui Sistem EDAT (2018); dan inovasi SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang) pada tahun 2024 lalu.

Selain dari ajang UNPSA, salah satu inovasi yang meraih predikat 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) 2022, yaitu Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dari Kabupaten Klungkung, juga mendapat apresiasi dari negara lain. Apresiasi ini datang dari Republik Kongo melalui kunjungan Menteri Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Republik Kongo ke lokasi TOSS Center.

Deputi Otok juga menjelaskan bahwa KIPP merupakan program strategis dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. KIPP selaras dalam mendorong pencapaian Asta Cita dan target prioritas pemerintahan baru saat ini.

Terkait waktu dan teknis penyelenggaraan KIPP 2025, Otok menyampaikan Kementerian PANRB akan mengeluarkan kebijakan lebih lanjut. “Mengenai waktu, kami merencanakan KIPP dimulai minggu ketiga Maret 2025 dengan detail yang akan disampaikan kemudian,” ungkapnya.

Sedangkan Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menambahkan bahwa penyelenggaraan KIPP 2025 dapat diikuti seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN dan BUMD.

Lebih lanjut, menurut Ajib, KIPP merupakan salah satu cara Kementerian PANRB dalam melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik. Dalam konteks global, negara-negara maju yang tergabung dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), telah menjadikan kompetisi inovasi sebagai praktik baik untuk menumbuhkan inovasi di sektor publik.

“Tentunya kami berharap semua instansi pemerintah nantinya dapat berpartisipasi dan mengirimkan inovasi terbaiknya dalam KIPP 2025,” tutup Ajib.

Berita Terkait

KSP Tinjau Progress Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang-Betung-Tempino-Jambi di Jembatan Musi V Garapan Hutama Karya
Mendes Yandri Puji Desa Tuntang, Berhasil Maksimalkan Potensi Majukan Desa
Hutama Karya Pastikan Layanan Jalan Tol Tetap Berjalan Normal di Tengah Pemadaman Listrik PLN di Pulau Sumatra
Genap Satu Tahun Beroperasi, PLTU Suralaya Perkuat Kelistrikan Nasional Ramah Lingkungan
Dukung Wisata Joglosemar, Jasa Marga Beberkan Kinerja Tol Jateng-DIY Di Hadapan DPR
HK Mengajar “Inspiring Leaders Hadir di Medan, Perkuat Kesiapan Pelajar Menghadapi Dunia Kerja, Digitalisasi Konstruksi, dan Keselamatan Berkendara
Hutama Karya Gelar Program Kepemimpinan Proyek, Cetak 44 Calon Pemimpin Lewat “Road to PIP”
Sinergi dengan Pemerintah Provinsi, Hutama Karya Libatkan Ratusan Pekerja Lokal dalam Proyek Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat

Berita Terkait

Monday, 25 May 2026 - 14:11 WIB

KSP Tinjau Progress Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang-Betung-Tempino-Jambi di Jembatan Musi V Garapan Hutama Karya

Sunday, 24 May 2026 - 18:47 WIB

Mendes Yandri Puji Desa Tuntang, Berhasil Maksimalkan Potensi Majukan Desa

Saturday, 23 May 2026 - 22:11 WIB

Hutama Karya Pastikan Layanan Jalan Tol Tetap Berjalan Normal di Tengah Pemadaman Listrik PLN di Pulau Sumatra

Saturday, 23 May 2026 - 16:48 WIB

Genap Satu Tahun Beroperasi, PLTU Suralaya Perkuat Kelistrikan Nasional Ramah Lingkungan

Saturday, 23 May 2026 - 05:43 WIB

Dukung Wisata Joglosemar, Jasa Marga Beberkan Kinerja Tol Jateng-DIY Di Hadapan DPR

Berita Terbaru

 Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa / foto ist

Ekonomi - Bisnis

Dua Mesin Ekonomi Digeber, Pemerintah Paksa Perbankan Salurkan Kredit

Monday, 25 May 2026 - 17:32 WIB