DAELPOS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), terus mendorong terciptanya inovasi sebagai respons atas tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, dinamis, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dimana salah satu strategi percepatan pencapaian program prioritas nasional dan Asta Cita Presiden adalah dengan memperluas dampak dari inovasi-inovasi pelayanan publik yang terbukti berhasil melalui pendekatan scaling up.
“Scaling up inovasi merupakan upaya sistematis untuk mereplikasi atau mengadopsi inovasi pelayanan publik yang telah terbukti efektif di suatu instansi atau daerah, agar dapat diterapkan secara lebih luas sebagai kebijakan nasional,” ujar Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, dalam acara Fisibilitas Scaling Up Inovasi Hasil KIPP Tahun 2025, secara virtual, Kamis (19/6/2025).
Disampaikan bahwa sejak KIPP diselenggarakan tahun 2014, inovasi yang terdaftar terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menjadi bukti bahwa telah banyak inovasi pelayanan publik yang lahir dari semangat, kreativitas, dan kepedulian ASN di berbagai penjuru negeri.
Ajib menjelaskan jika banyak inovasi telah memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Namun, tantangan terbesar bukan hanya pada penciptaan inovasi, tetapi pada bagaimana inovasi-inovasi unggulan ini dapat diperluas manfaatnya. Oleh sebab itu pada tahun ini pihaknya mendorong langkah konkrit melalui program scaling up inovasi pelayanan publik hasil KIPP 2025.
Penyelenggaraan scaling up inovasi pada KIPP 2025 dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas nasional dan Asta Cita Presiden. Program scaling up inovasi menjadikan inovasi terbaik dari KIPP 2025 sebagai inovasi yang akan di-scaling up secara nasional. Karenanya Kementerian PANRB juga menggandeng kementerian dan lembaga lain terkait untuk menjadi tim penilai independen, tujuannya adalah memberi kesempatan bagi K/L untuk mengidentifikasi inovasi yang relevan dengan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mendukung proses scaling up.
“Program ini menargetkan praktik-praktik inovatif yang memiliki potensi besar untuk diterapkan secara nasional melalui kegiatan replikasi dan scaling up, terutama yang sejalan dengan misi pembangunan nasional, termasuk Asta Cita dan program prioritas Presiden,” katanya.
Terdapat sembilan kategori pada KIPP 2025, yaitu penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; pelaksanaan program swasembada pangan, air dan energi; penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja; penyediaan pelayanan kesehatan; pelaksanaan program makan bergizi; pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM; pemberantasan kemiskinan; transformasi digital pelayanan publik; serta pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim.
