daelpos.com – Arah kebijakan pemerintah digital mendatang tidak hanya berbasis pada tingkat kematangan pengelola instansi semata tapi juga akan memastikan tingkat kepuasan pengguna. Setiap kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah memiliki peran vital untuk mewujudkan kolaborasi hingga level nasional.
“Yang akan kita lakukan saat ini adalah mengupayakan kolaborasi dan kerja bersama, tidak hanya memastikan pada aspek aplikasi layanan, melainkan juga melakukan integrasi sistem dan melakukan pertukaran data, sehingga memastikan kepuasan pengguna,” tegas Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo saat membuka Kickoff Pembinaan Pemerintah Digital (Pemdi) dan Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara daring, Senin, (14/7/2025).
Kedepannya pemerintah tidak hanya berbasis kerangka tata kelola tetapi juga use case atau layanan strategis nasional. Layanan tersebut akan menjadi pola pikir bersama dalam menerapkan kebijakan pemerintah digital. Tahun 2025 menjadi masa transisi kebijakan SPBE menuju Pemdi. Transisi tersebut diharapkan mendorong transformasi tata kelola pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan pengguna, peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan peningkatan kualitas layanan pemerintah yang terpadu.
Asisten Deputi Perumusan Strategi dan Kebijakan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Agi Agung Galuh Purwa dalam kesempatan tersebut kemudian menyampaikan arah kebijakan pemerintahan digital. “Apa yang kita highlight dari pemerintah digital ini tentu disesuaikan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan lima fokus utama yaitu terkait tata kelola teknologi, kompetensi ASN, layanan publik digital, serta data. Selanjutnya kita juga fokus pada aspek dampak kebermanfaatan,” urainya.
Arah perkembangan digitalisasi telah berkembang lebih dari dua dekade yang ditandai dengan berbagai kebijakan nasional. Instruksi Presiden No. 3/2003 menjadi titik mula Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Indonesia dan dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional kemudian hadir untuk mempertegas agenda prioritas dalam mewujudkan keterpaduan layanan digital nasional.
Lebih lanjut Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce memberikan gambaran bagaimana kolaborasi instansi pemerintah dapat dijalankan dalam mendukung pemerintah digital. “Diperlukan penguatan komitmen dukungan pemerintah termasuk mengoptimalkan pola koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja, menekan kesejangan anggaran, infrastruktur, kualitas SDM, termasuk penerapan layanan digital administrasi,” jelasnya.
Dikatakan bahwa kementerian Lembaga memiliki peran yang sangat fundamental untuk memastikan strategi perubahan arah kebijakan dan implementasi dilakukan dengan baik. Kolaborasi tersebut mengarah pada konsep besar dari transformasi digital pemerintah yaitu ada keterpaduan terhadap data termasuk juga kemudahan layanan pemerintah yang berdampak kepada masyarakat.
Usai sosialisasi SPBE diselenggarakan pada 14 Juli 2025, tahapan berikutnya adalah penilaian mandiri pada tanggal 14 Juli – 18 Agustus 2025. Penilaian mandiri dilakukan oleh masing-masing Tim Asesor Internal K/L/Pemda melalui aplikasi https://tauval.spbe.go.id. Penilaian dokumen dilaksanakan tanggal 18 – 22 Agustus 2025 oleh Asesor Eksternal yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. Rangkaian pelaksanaan Pembinaan Pemerintah Digital dan Pemantauan SPBE Tahun 2025 diakhiri dengan pembinaan Pemerintah Digital pada Oktober – November 2025.
