daelpos.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau secara langsung digunakannya Sekolah Rakyat (SR) Sentra Paramita di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (14/07/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU dalam memastikan kesiapan infrastruktur pendidikan guna mendukung program Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto di seluruh Indonesia.
Sentra Paramita merupakan salah satu dari 63 SR lokasi tahap pertama yang telah selesai direnovasi. Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMP dengan kapasitas 4 rombongan belajar dan total daya tampung sekitar 100 siswa.
Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody ingin memastikan kesiapan fasilitas sekolah yang terdiri atas gedung ruang kelas bersama, wisma siswa, musala, gedung kesenian, hingga aula dan perpustakaan tersebut. “Untuk SR Sentra Paramita, anggarannya sekitar Rp5–6 miliar, karena merupakan sekolah rintisan. Jadi penanganan yang dilakukan oleh Kementerian PU adalah renovasi dari bangunan yang sudah eksisting. Harapannya maintenance SR dapat dilakukan dengan baik oleh Kementerian Sosial melalui dinas sosial,”ujar Menteri Dody.
Menteri Dody berharap, SR Sentra Paramita dapat menjadi percontohan SR yang mampu menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan kualitas fasilitas yang memadai. Di samping itu, Menteri Dody juga ingin menegaskan bahwa proyek SR Tahap I ini baru merupakan langkah awal dari rencana pembangunan SR berskala lebih besar.
“Total nilai kontrak untuk pembangunan 63 lokasi SR Tahap IA di seluruh Indonesia sebesar Rp322 miliar. 63 lokasi tersebut tersebar di 24 provinsi,” kata Menteri Dody.
Dalam pembangunan SR Tahap I ini, Kementerian PU melaksanakan pekerjaan fisik selama 65 hari kalender sejak kontrak ditandatangani pada 10 Mei 2025.
Lebih lanjut, Menteri Dody juga menyampaikan bahwa pembangunan SR Tahap II direncanakan dimulai pada bulan September 2025. “Direncanakan, pada bulan September kita mulai groundbreaking untuk SR Tahap II. Karena pada Juni 2026, ditargetkan seluruh pembangunan SR harus sudah selesai. Dan anggaran untuk 1 sekolah sekitar Rp200–300 miliar tergantung luasannya berapa hektare,” tambah Menteri Dody.
Melalui pembangunan SR, pemerintah menargetkan peningkatan akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan berada di wilayah yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal. Proyek ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun sumber daya manusia unggul melalui penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan inklusif.
“Peran Kementerian PU dalam program SR difokuskan pada pembangunan infrastrukturnya, sementara untuk operasionalnya merupakan peran Kementerian Sosial. Diharapkan, kolaborasi antara Kementerian PU dan Kementerian Sosial berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung kesuksesan program SR di seluruh Indonesia,” tandas Menteri Dody. (*)
