daelpos.com – Dalam satu hari, di Ruang Kerja, Gedung C, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 7/9/2025, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi secara bergantian menerima tiga bupati. Mereka Adalah Bupati Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, H. Amran H. Yahya: Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, Hj. Elfianah Khanami; dan Bupati Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Intjenae.
Kepada Viva Yoga, para bupati itu menceritakan berbagai permasalahan di kawasan transmigrasi di kabupaten yang dipimpinnya. Masalah utama adalah masalah infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, alur penjualan produk pertanian, dan investasi di kawasan transmigrasi.
Seperti yang ada di Toli-Toli di mana ada kawasan transmigrasi yang terisolasi. Akses jalan yang ada dirasa tidak memadai bahkan jembatan yang ada terbuat dari batang pohon kelapa.
Dampak dari buruknya infrastruktur jalan tersebut membuat mobilitas masyarakat terhambat, anak-anak susah menuju ke sekolah dan hasil pertanian mereka sulit diangkut menuju ke pasar. Hal demikianlah yang menurut mereka perlu mendapat perhatian dari Kementrans.
Menanggapi berbagai permasalahan di kawasan transmigrasi maupun eks transmigrasi, Viva Yoga mengatakan Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet besar karena permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini sangat banyak. “Dengan penambahan jumlah menteri diharapkan mampu memberi solusi secara cepat, efisien, dan efektif dari setiap permasalahan yang ada ”, ujarnya.
Dalam membangun kawasan transmigrasi, Kementrans bersinergi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, dan kementerian lainnya. “Jadi pembangunan di kawasan transmigrasi bisa dikerjakan oleh banyak kementerian”, ujarnya. Terkait dengan masalah infrastruktur, Viva Yoga menyatakan akan mengkoordinasikan masalah yang ada dengan Kementerian Pekerjaan Umum, “tidak hanya jalan namun bendungan juga bisa dibangun oleh kementerian ini”, ungkapnya.
Program transmigrasi yang sudah dilakukan sejak tahun 1950 tidak hanya mampu menumbuhkan kawasan pertumbuhan ekonomi baru namun juga melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi. “Mesuji merupakan salah satu kabupaten produk transmigrasi”, ujarnya. “Di kabupaten ini dari 105 desa, 95 desa adalah desa transmigrasi”, tambahnya.
Kementrans berharap pembangunan yang ada di kawasan transmigrasi berkesinambungan agar dari waktu ke waktu semakin sesuai harapan dari program ini, yakni mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. “Kami berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan ekonomi di baik di satuan pemukiman maupun masyarakat lokal yang masuk kawasan transmigrasi agar pendapatan meningkat dan sejahtera”, tuturnya.
