daelpos.com – Respon pemerintah daerah terhadap program transmigrasi sangat positif. Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, membutuhkan 500 kepala keluarga (kk) transmigran. Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, membutuhkan 300 kk transmigran. Demikian juga Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Siak, dan beberapa kabupaten di Sulawesi dan Sumatera lainnya juga membutuhkan transmigran. Antusias berbagai kabupaten tersebut menunjukan transmigrasi bukan ancaman terhadap keberadaan masyarakat (suku) lokal dalam berbagai sendi kehidupan.
Ungkapan demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menjadi tamu Podcast Aktual Forum, Jakarta, 13/8/2025. Podcast itu dipandu oleh Pimred Aktual.Com Rizal Maulana.
Lebih lanjut Viva Yoga menegaskan hadirnya transmigrasi justru untuk menjaga warisan leluhur, keragaman sosial, budaya, adat, dan melindungi serta melestarikan lingkungan hidup. “Semua dalam satu kesatuan sistem kehidupan yang kita jaga dalam transmigrasi”, ujarnya.
Transmigrasi saat ini memiliki paradigma baru. Dulu bersifat top down dan sentralistik namun sekarang bottom up dan desentralisasi. “Sekarang pemerintah daerah yang menentukan ada tidaknya transmigrasi”, ujarnya. “Pemerintah daerah yang membutuhkan transmigran bisa mengajukan kepada Kementerian Transmigrasi”, tambahnya.
Kabupaten yang membutuhkan transmigran oleh Kementerian Transmigrasi akan diverifikasi lebih dahulu. Membutuhkan transmigran yang akan mengelola sawah, pesisir, perkebunan, pertambangan, atau pariwisata. Berapa persen transmigran lokal yang dibutuhkan dan berapa persen transmigran dari luar yang diperlukan, misalnya Konawe Utara membutuhkan transmigran lokal sebanyak 80 persen dan transmigran dari luar 20 persen.
Kemudian lahan yang disediakan harus clean and clear, tidak boleh tumpang tindih status tanahnya dengan pihak lain. “Semua kita verifikasi secara detail”, tuturnya. Dengan verifikasi inilah yang membuat Viva Yoga menegaskan kembali bahwa transmigrasi bukan ancaman bagi masyarakat lokal.
Wakil Ketua Umum PAN itu berpesan kepada para transmigran dan warga lokal yang menetap di kawasan transmigrasi untuk terus menjaga komunikasi dengan toko adat, agama, dan pemeirntah daerah. “Bila ada masalah bisa langsung berkomunikasi dengan pemerintah daerah atau Kementerian Transmigrasi”, ucapnya.
Didorong para transmigran terus bekerja agar dapat mengubah hidup menjadi sejahtera serta dapat menciptakan kawasan transmigrasi sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri dan terpadu.
Untuk lebih mempercepat kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan yang tidak hanya pada sektor ekonomi, Kementerian Transmigrasi saat ini memiliki program Transmigrasi Patriot. Program ini selain melakukan ekspedisi untuk meneliti potensi apa yang ada di kawasaan transmigrasi juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa untuk menjadi transmigran.
Program ini bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi seperti UI, ITB, IPB, UGM, Undip, ITS, dan Unpad. Program ini disebut model baru untuk mengembangkan kawasan luar Jawa. Mereka yang mendapat beasiswa setelah lulus kuliah akan menetap di kawasan transmigrasi yang ditunjuk agar mengembangkan seluruh potensi yang ada. “Kita kirim transmigran yang memiliki keahlian”, ujarnya.
Dengan transmigran yang memiliki keahlian inilah transmigrasi dikatakan bukan sekadar memindahkan penduduk namun bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada di sana. “Dari model seperti ini maka transmigrasi bukan hanya sekadar program namun menjadi salah satu strategi dan solusi pembangunan nasional”, tegas mantan Presidium MN KAHMI itu.
