daelpos.com – Komite II DPD RI menyoroti tantangan besar yang saat ini dihadapi PT Kereta Api Indonesia (KAI), khususnya beban keuangan akibat proyek kereta cepat Jakarta–Bandung. Proyek tersebut menimbulkan persoalan utang yang cukup signifikan dan dikhawatirkan dapat memengaruhi kinerja keuangan PT KAI.
“Kami khawatir masalah utang tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan PT KAI,” ucap Ketua Komite II Badikenita BR Sitepu, saat Rapat Dengar Pendapat dengan PT KAI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Senator asal Sumatera Utara itu menjelaskan bahwa PT KAI merupakan perusahaan negara yang mengelola perkeretaapian di Indonesia, baik kereta penumpang maupun kereta barang. Dalam konteks tugas dan fungsinya, Komite II DPD RI mengapresiasi berbagai capaian kerja yang dicapai PT KAI.
“Kami acungkan jempol atas penambahan armada dan peningkatan kapasitas kereta api, pengembangan gerbong khusus untuk petani dan pedagang, serta pengembangan aplikasi yang memudahkan pembelian tiket,” tukasnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi DI Yogyakarta Hilmy Muhammad, memberikan masukan kepada PT KAI terkait fasilitas tempat ibadah (musala) di kereta. Menurutnya, musala yang ditempatkan satu gerbong dengan restorasi tidak tepat karena terlalu sempit. “Musala di gerbong restorasi tidak nyaman, karena sempit sekali. Harusnya tempat musala lebih besar ketimbang restorasi,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Happy Djarot, juga mengkritisi kapasitas perkeretaapian pada jam-jam sibuk. Menurutnya, lonjakan penumpang di jam tertentu, terutama dari daerah penyangga Jakarta, sangat membahayakan keselamatan. “KAI harus bisa mengantisipasi lonjakan penumpang yang bisa membahayakan keselamatan,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan, menjelaskan bahwa infrastruktur kereta api di Indonesia masih belum merata. Banyak wilayah di luar Jawa dan Sumatera belum memiliki jalur kereta api sama sekali, atau baru sebagian dibangun. “Saat ini jalur kereta api tersedia hanya di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi. Untuk pembangunan jalur baru, pembebasan lahan menjadi tantangan besar di banyak daerah, baik dari sisi biaya maupun waktu,” terangnya.
