daelpos.com – Pentingnya memperkuat kawasan transmigrasi di perbatasan dengan tujuan untuk menjaga wilayah negara dari kemungkinan pergeseran patok batas atau klaim sepihak negara lain. Dengan menempatkan transmigran di sana, mereka akan menjadi penjaga wilayah Indonesia. Hal demikian selaras dengan salah satu amanat Presiden Prabowo Subianto terkait transmigrasi, yakni untuk menjaga keutuhan NKRI. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan Utara sebab kurang maksimalnya pengelolaan wilayah dan pulau di perbatasan.
Ungkapan demikian disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menerima kunjungan kerja Bupati Sambas Satono di Gedung C, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 6/10/2025.
Sambas adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Letak kabupaten ini berbatasan langsung dengan Malaysia, baik darat maupun perairan. Akses dari dan ke negeri jiran bisa melalui Sambas lewat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk.
Transmigrasi di kabupaten ini dilakukan mulai tahun 1982. Dari 154 kawasan transmigrasi yang tersebar di Indonesia, dua di antaranya ada di Sambas, yakni Subah dan Gerbang Mas Perkasa. Dua kawasan itu terbagi menjadi kawasan prioritas nasional dan prioritas bidang. Di dua kawasan itu terdapat 41 Satuan Pemukiman (SP). “Transmigran datang dari Jawa Timur dan Jawa Tengah”, ujarnya.
Subah dan Gerbang Mas Perkasa menurut Viva Yoga merupakan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Sambas. Untuk itu Kementrans akan terus mendorong dan membantu keberadaannya agar terus berkembang. Agar pembangunan menjadi lebih maksimal, kementerian ini memberikan bantuan dari APBN TA 2025 sebesar Rp5,15 miliar. Bantuan sebesar itu di antaranya digunakan untuk rehabilitas sekolah dan peningkatan jalan penghubung.
Peningkatan jalan penghubung diharapkan untuk lebih meningkatkan produktifitas unggulan seperti jeruk, hasil budidaya laut, kelapa, sawit, dan tanaman pangan, seperti padi. “Jeruk sambas sangat popular dan banyak dijual di Pontianak”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR itu.
Masalah yang ada di Subah dan Gerbang Mas Perkasa tidak hanya soal infrastruktur. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan, masalah yang ada bisa dituntaskan. Masalah lain yakni soal sertipikati SHM milik transmigran juga menjadi sorotan Viva Yoga. “Masalah SHM ini kita koordinasikan dengan Kementerian ATR/BPN”, ungkapnya. Meski demikian pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu menegaskan agar pemerintah daerah juga aktiv menuntaskan sertipikati yang belum terselesaikan. “Percepat sertipikati SHM bagi lahan milik transmigran”, tegasnya.
Hal demikian menurutnya penting sebab konflik yang terjadi di masyarakat bisa muncul karena ketidakjelasan masalah kepemilikan tanah.
