daelpos.com – Pemerintah Indonesia terus mengakselerasi penerapan teknologi digital dalam pemerintahan terbuka yang bertujuan mendekatkan, mempercepat, dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Transformasi digital yang tengah dilakukan pemerintah didukung oleh arsitektur digital nasional yang mengintegrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.
“Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini merupakan pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi. Tujuan kami bukanlah membangun banyak sistem, melainkan menghubungkan semuanya serta menjalin ratusan platform kedalam satu layanan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat berbicara dalam Global Dialogue: Participation And Inclusion, di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rabu (08/10/2025) waktu setempat.
Disampaikan bahwa saat ini pihaknya membangun pemerintahan yang menjangkau rakyat di manapun mereka berada. Melalui layanan publik omni-channel, dipastikan tidak ada yang tertinggal. Untuk mewujudkannya, dilakukan pendekatan menyeluruh di tingkat pemerintahan, menyatukan semua kementerian dan pemerintah daerah di bawah satu arahan digital bersama.
Menteri Rini mencontohkan bahwa baru-baru ini Indonesia meluncurkan program percontohan yang sukses di Kabupaten Banyuwangi, di mana lebih dari 300.000 warga dengan cepat mendaftar untuk perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan pembayaran langsung. Hal tersebut membuktikan dampak sistem berupa bantuan tepat waktu dan menghilangkan hambatan birokrasi.
Dalam meraih kepercayaan publik dilakukan melalui partisipasi yang tulus. Dengan melibatkan warga negara dan memanfaatkan platform yang menampung jutaan aspirasi. Setiap aspirasi dari masyarakat menjadi peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pada dasarnya pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak tegas ketika warga negara berbicara.
“Pola pikir kreatif bersama ini mendefinisikan masa depan kita. Pemerintahan 5.0, di mana kita beralih dari memerintah untuk rakyat menjadi memerintah bersama rakyat,” ucapnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa teknologi menghadirkan kecepatan, tetapi hanya keterbukaan yang menghadirkan kepercayaan. Hal tersebut menjadi infrastruktur terpenting yang dapat dibangun suatu bangsa. Perlu adanya komitmen pada partisipasi yang tidak hanya mengundang warga negara, tetapi aspirasi masyarakat dapat membentuk kembali tata kelola pemerintahan secara fundamental. Dengan demikian, demokrasi akan berkembang, inklusif dan manusiawi.
“Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
