daelpos.com — Program penataan kawasan permukiman menjadi bagian penting dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi yang merata serta pemberantasan kemiskinan. Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Kementerian PU terus memperkuat pembangunan infrastruktur permukiman di berbagai daerah dalam rangka mendukung penataan kawasan kumuh, pengembangan destinasi pariwisata, serta pengentasan kemiskinan. Sepanjang tahun 2025, terdapat tujuh lokasi program penataan kawasan yang tengah dilaksanakan dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketujuh lokasi tersebut meliputi Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota Medan), Penataan Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang), Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam), Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan (Kota Cirebon), Pembangunan Infrastruktur Mendukung Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara), Penataan Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali), serta Penataan Kawasan Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah).
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga menjadi instrumen sosial ekonomi yang memperkuat ketahanan masyarakat.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Dody.
Salah satu contoh nyata adalah Penataan Kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau yang menjadi kawasan cagar budaya nasional sekaligus destinasi wisata sejarah Melayu. Kementerian PU
melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menata jalan lingkungan, memperbaiki drainase, membangun plaza penyambut dan pelataran balai adat, serta memperindah kawasan dengan lansekap dan karya seni (storytelling dan artworks). Dengan nilai investasi sebesar Rp36,98 miliar, program ini diharapkan meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata Pulau Penyengat.
Selanjutnya Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Sumatera Utara yang fokus pada pengendalian banjir rob dan peningkatan kualitas lingkungan kawasan pesisir di Kota Medan melalui normalisasi drainase, pembangunan reservoir air minum, serta penyediaan ruang terbuka publik. Program penataan senilai Rp18,89 miliar ini ditujukan untuk mengurangi dampak genangan dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat pesisir.
Di Kota Batam, penataan Kawasan Tanjung Banun merupakan bagian dari penanganan relokasi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City. Kementerian PU membangun infrastruktur dasar seluas 36,77 hektar, meliputi jalan lingkungan, drainase, Penerangan Jalan Umum (PJU), jaringan air bersih, TPS-3R (sanitasi), ruang publik, serta Puskesmas pembantu dengan anggaran Ditjen Cipta Karya senilai Rp164,78 miliar.
Penataan kawasan juga menyentuh daerah bencana, seperti pembangunan Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Di atas lahan 11,85 hektar, Kementerian PU membangun 287 unit hunian tetap, fasilitas sosial, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, dan lapangan serbaguna, dengan nilai pekerjaan mencapai Rp115,92 miliar.
Adapun Penataan Kawasan Bahodopi di Kabupaten Morowali dan Lelilef Waibulan di Halmahera Tengah diarahkan untuk mendukung kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka publik, dan sentra UMKM, penataan kawasan ini memperkuat keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya.
Terakhir, Kementerian PU juga melakukan optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan di Kota Cirebon untuk memperkuat struktur tanah dan memperindah pedestrian di kawasan yang sebelumnya kumuh, dengan anggaran Rp4,67 miliar. Optimalisasi Penataan Kawasan Panjunan merupakan kegiatan peningkatan stabilitas tanah menggunakan CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile) dan timbunan pilihan di area kawasan Panjunan yang ditargetkan tuntas Desember 2025. (*)
