daelpos.com – Kementerian Transmigrasi menegaskan pentingnya kualitas dan kesiapan para calon transmigran sebelum penempatan. Dalam kunjungan kerja ke Kawasan Transmigrasi Barelang, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meninjau langsung kesiapan calon transmigran lokal, fasilitas perumahan, dan sarana pendukung kawasan.
“Kenapa pembekalan ini penting? Agar mereka betul-betul bisa memiliki satu kapasitas, satu kemampuan ketika mereka tinggal di sini, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Menteri Iftitah didepan para wartawan, di Kawasan Transmigrasi Barelang, Batam, Jumat (7/11).
Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Transmigrasi memastikan peningkatan kualitas dukungan dasar bagi warga transmigran. Salah satunya adalah kenaikan bantuan catupangan bagi 1.394 kepala keluarga di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah di era Bapak Presiden Prabowo ini ada peningkatan catupangan dibanding tahun-tahun sebelumnya tapi ini berlaku, catupangan ini tidak hanya di sini, di seluruh Indonesia. Untuk 1.394 KK (kepala keluarga) baru,” jelas Menteri Iftitah.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Iftitah juga memeriksa peralatan rumah tangga yang akan dibagikan kepada peserta transmigrasi. Mulai dari meja, kursi, hingga perlengkapan dapur. Ia menekankan agar bantuan yang diberikan tepat guna dan sesuai kebutuhan.
“Lebih baik kita kalau memang terbatas, lebih bagus kita kasihnya lima item, sepuluh item tapi bisa dipakai daripada dikasih banyak item tapi tidak bisa dipakai,” tegasnya.
Selain infrastruktur dasar, Kementerian juga menekankan aspek kemandirian ekonomi warga transmigran. Melalui kerja sama dengan IPB University dan Tim Ekspedisi Patriot, pemerintah menyiapkan program pemanfaatan lahan pekarangan dengan empat tanaman unggulan yakni nangka, lengkeng, mangga, dan jambu air, serta pelatihan budidaya sayur harian dan pelatihan nelayan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Di luar aspek ekonomi, Menteri Iftitah juga memperkenalkan pendekatan sosial berbasis kesadaran warga. Ia menginisiasi kesepakatan bersama agar warga menjaga kebersihan lingkungan dengan sanksi sosial berupa denda bagi pelanggar.
“Nanti Bapak-Ibu saya mintakan tanda tangan, konsensus yang buang sampah sembarangan didenda 1 juta. Jadi bukan saya yang mewajibkan, tapi ini konsensus,” kata Menteri Iftitah.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Batam akan terus memperbaiki sarana dasar seperti jalan, sistem sanitasi, dan layanan kesehatan. Selain itu, aparat kepolisian juga akan dilibatkan untuk menjaga keamanan kawasan.
“Dari kepolisian juga sudah siap untuk ikut mengamankan keamanannya ketertibannya, karena kesejahteraan itu artinya luas, tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal rasa aman,” tutup Menteri Iftitah.
