daelpos.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (STiAKIN) di Kawasan Tanjung Bunga, Air Itam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.
STiAKIN Pangkalpinang merupakan Sekolah Tinggi Negeri Khonghucu Pertama di Indonesia yang diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus menjadi pusat pengembangan pendidikan Khonghucu yang modern, inklusif, dan berdaya saing.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dukungan infrastruktur pendidikan menjadi bagian penting dari tugas Kementerian PU untuk memastikan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas.
“Kami berharap lembaga pendidikan tinggi keagamaan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat moderasi beragama,”kata Menteri Dody.
Pembangunan STiAKIN Pangkalpinang dilaksanakan dengan skema multiyears sejak Oktober 2024 dan telah selesai 100% sesuai rencana pada September 2025. Pekerjaan konstruksi bangunan STiAKIN Pangkalpinang di bawah tanggungjawab Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Bangka Belitung, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU dengan biaya senilai Rp46 miliar.
Kampus STiAKIN dibangun di atas lahan 29.430 m2 untuk area kampus dan 5.392 m2 untuk area akses kampus, dengan total luas bangunan mencapai 2.330 m².
Fasilitas utama mencakup, Gedung Rektorat, bangunan peribadatan Konghucu seperti Klenteng Dacheng Dian dan dua bangunan Qifudian. Selain itu, tersedia pula gerbang utama, kantor klenteng, bangunan utilitas, area parkir, jogging track serta pos jaga, dan power house sebagai pendukung operasional kampus.
Bangka Belitung dipilih sebagai lokasi pembangunan karena demografi umat Khonghucu di Babel menjadi salah satu terbanyak di Indonesia serta kebutuhan pengembangan pusat pendidikan Khonghucu yang representatif, sekaligus memperkuat layanan pendidikan tinggi keagamaan yang inklusif di wilayah Sumatera bagian selatan.
Kementerian PU akan terus mendukung penyediaan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah sebagai upaya menghadirkan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan nasional. (*)
