daelpos.com — Dalam rangka mendukung optimalisasi pemanfaatan gas untuk mendukung ketahanan energi nasional, PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) terbuka dalam pemanfaatan bersama fasilitas LNG dan CNG bagi sektor industri dan komersial apabila disetujui oleh Pemerintah. Hal ini disampaikan Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, dalam Talkshow Future Gas Economy 2025: Strengthening The National CNG & LNG Framework yang diselenggarakan ASPEBINDO dan APLCNGI di Jakarta.
Rakhmad menekankan bahwa optimalisasi pemanfaatan gas nasional baik CNG maupun LNG hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat lintas sektor antara pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha.
“Optimalisasi gas nasional hanya tercapai jika seluruh mata rantai bergerak bersama antara sektor hulu/upstream, midstream dan downstream untuk menciptakan efisiensi harga gas melalui peningkatan utilisasi infrastruktur yang sekaligus membuka pasar baru pengguna gas termasuk smelter, industri dan komersial ,” ujarnya.
Rakhmad juga menjelaskan kesiapan PLN EPI membuka akses fasilitas LNG dan CNG bagi industri dan komersial apabila pemerintah memberikan fleksibilitas alokasi gas nasional.
Saat ini, empat CNG plant PLN di Tambak Lorok, Gresik, Grati, dan Muara Tawar memiliki kapasitas sekitar 70 BBTUD, atau lebih besar dari jumlah pangsa pasar CNG nasional yang saat ini berjumlah 40 BBTUD, namun belum termanfaatkan secara optimal. Jam idle pada fasilitas CNG tersebut dapat dimanfaatkan industri jika alokasi gas diperluas. Dengan optimalisasi fasilitas CNG tersebut, Kontraktor hulu migas dapat meningkatkan produksi nya, PLN EPI dan distributor CNG akan mendapatkan efisiensi dan pada akhirnya pengguna akan menikmati gas yang lebih murah dibanding sumber energi lainnya serta munculnya pasar baru gas bumi nasional.
Sebagai pembeli LNG terbesar ke-25 di dunia dengan volume 5,5 juta ton LNG setahun, PLN EPI memiliki skala volume kontrak yang tidak dimiliki pembeli lain seperti industri, smelter dan komersial. Oleh karena itu, Rakhmad menilai bahwa berbagi infrastruktur menjadi solusi yang saling menguntungkan agar biaya LNG dan CNG tetap efisien dan industri tidak harus membangun terminal CNG atau LNG secara mandiri.
Dari asosiasi, Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira memaparkan hasil riset bersama Lemigas yang menunjukkan adanya potensi besar dalam pengembangan CNG dan LNG di Indonesia, namun dibarengi kebutuhan perbaikan struktural, terutama terkait pasokan dan kepastian investasi.
Dari sisi hulu, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi menegaskan bahwa seluruh proyek gas harus memiliki keekonomian yang kuat agar produksi dapat berkelanjutan dan memberikan multiplier effect bagi industri domestik.
Pada sisi hilir, Ketua Umum APLCNGI Dian Kuncoro menjelaskan bahwa pelaku usaha terus mengembangkan small-scale LNG plant serta memperluas jaringan outlet CNG. Namun, kepastian pasokan dan penyeragaman harga SPBG masih menjadi kebutuhan utama untuk memperkuat investasi hilir, terutama untuk kebutuhan beyond pipeline.
Melengkapi pandangan tersebut, perwakilan Dirjen Migas Noor Arifin Muhammad menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh peningkatan lifting migas sebagai upaya menjaga ketahanan energi nasional sesuai arahan Menteri ESDM.
Sementara itu, Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia Santiaji Gunawan menekankan pentingnya satu visi di antara seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai kemandirian energi nasional.
Talkshow ini menyimpulkan bahwa percepatan pemanfaatan gas nasional membutuhkan tiga pilar Utama yakni keekonomian proyek hulu, kepastian pasokan dan alokasi, serta pemanfaatan infrastruktur bersama.
Sinergi dari seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting bagi transisi energi dan penguatan kemandirian energi Indonesia.
