Anggota Komisi VIII DPR RI, Wardatul Asriah, meminta Kementerian Agama untuk segera melakukan pendataan ulang terhadap calon jemaah haji dari Kabupaten Pesisir Selatan yang terdampak banjir. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi VIII di Kantor Bupati Pesisir Selatan, Sabtu (6/12/2025), setelah melihat langsung kondisi warga yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Wardatul mengatakan dirinya khawatir terhadap nasib para calon jemaah haji yang kehilangan dokumen penting, seperti paspor dan berkas administrasi lainnya, yang sangat dibutuhkan untuk proses keberangkatan. “Bencana ini tidak memilih siapa pun. Bisa saja calon jemaah haji kita terdampak dan dokumen mereka hilang,” ujarnya.
Menurutnya, Kementerian Agama selaku mitra kerja Komisi VIII harus aktif menginventarisasi para jemaah yang mengalami kerugian administratif. Ia meminta agar proses penggantian paspor dan dokumen lain dipermudah, bahkan jika memungkinkan dibebaskan dari biaya. “Kalau ada berkas yang hilang karena banjir, saya mohon dibantu. Untuk pembuatan paspor baru, kalau bisa dibebaskan biayanya,” tegasnya.
Wardatul menilai langkah tersebut penting agar para calon jemaah yang terdampak bencana tidak kehilangan hak untuk berangkat haji hanya karena kendala dokumen. Ia menekankan bahwa negara harus hadir untuk membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah, termasuk dalam urusan keagamaan.
Selain memastikan kelancaran proses haji, ia juga berharap pemerintah daerah mempercepat koordinasi dengan Kemenag untuk memastikan seluruh jemaah terdampak terdata dan mendapatkan dukungan. Wardatul menegaskan bahwa Komisi VIII akan terus mengawal agar pelayanan kepada masyarakat, terutama korban bencana, tetap berjalan optimal.
