daelpos.com – Kinerja investasi Indonesia pada awal 2026 tetap menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah mencatat realisasi investasi pada Triwulan I 2026 mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan (year-on-year).
Capaian tersebut setara dengan 24,4% dari target investasi tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan investor yang tetap terjaga.
“Pertumbuhan investasi sebesar 7,2% pada triwulan pertama menunjukkan bahwa minat investor, baik domestik maupun asing, tetap terjaga di tengah dinamika global,” ujar Rosan di Jakarta, Rabu (23/4/2026).
Selain menopang pertumbuhan ekonomi, investasi juga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang Januari-Maret 2026, realisasi investasi menyerap 706.569 tenaga kerja atau meningkat 18,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi komposisi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat relatif seimbang. PMA mencapai Rp250,0 triliun (50,1%), sementara PMDN sebesar Rp248,8 triliun (49,9%).
Sebaran investasi juga semakin merata. Realisasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp251,3 triliun (50,4%), melampaui Pulau Jawa sebesar Rp247,5 triliun (49,6%).
“Dominasi investasi di luar Pulau Jawa menunjukkan pembangunan ekonomi semakin inklusif, didorong kebijakan hilirisasi,” katanya.
Secara sektoral, industri pengolahan masih mendominasi, khususnya industri logam dasar dengan nilai Rp69,4 triliun. Total investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp147,5 triliun atau hampir 30% dari total investasi, dengan pertumbuhan 8,2% secara tahunan.
Adapun negara asal investor terbesar masih didominasi Singapura, diikuti Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang.
Di tengah upaya menjaga momentum investasi, pemerintah juga memperkuat regulasi melalui implementasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, KBLI 2025 dirancang untuk mengakomodasi dinamika ekonomi baru, termasuk ekonomi digital dan jasa berbasis teknologi.
“Indonesia itu resilient. Investasi di Indonesia menguntungkan, bahkan bisa mencapai sekitar 60%,” ujar Airlangga.
KBLI 2025 akan menjadi acuan tunggal lintas instansi dalam sistem OSS (Online Single Submission), sekaligus memperkuat integrasi dengan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan, KBLI merupakan “bahasa bersama” dalam membaca aktivitas ekonomi sehingga memudahkan pengumpulan data dan perumusan kebijakan.
Pemerintah menargetkan implementasi KBLI 2025 dilakukan secara serentak paling lambat 18 Juni 2026, termasuk penyesuaian pada sistem OSS dan AHU Online.
“Kita tidak boleh lengah di tengah dinamika global. Konsistensi kebijakan dan sinergi menjadi kunci agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi global,” pungkas Rosan.
